Sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di kediamannya di kawasan Mangga Dua, Ambon, Jumat (28/8).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para raja untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah Gunung Manusela dan Maraina, Kabupaten Maluku Tengah.
Sejumlah persoalan disampaikan dalam pertemuan itu, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan tapal batas antara wilayah masyarakat dengan kawasan Taman Nasional Manusela.
MenarikDibaca . . .
Lewerissa menerima para raja didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Kasrul Selang serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan kekeluargaan. Para raja menyampaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah mereka, sementara Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen merespons aspirasi tersebut sesuai kewenangan.
“Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespon apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Lewerissa.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah tapal batas kawasan Taman Nasional Manusela. Lewerissa menjelaskan, penetapan batas kawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Maluku, kata dia, akan mengambil peran dengan membuka ruang koordinasi agar persoalan tersebut dapat dibicarakan bersama antara masyarakat, pengelola Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.
Sebagai langkah awal, Lewerissa telah meminta Kepala Dinas Kehutanan Maluku Haikal Baadilla untuk mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela.
“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengkoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela. Bahkan juga bersama-sama masyarakat dan Taman Nasional Manusela untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Lewerissa, keberadaan Taman Nasional Manusela tidak serta-merta menutup seluruh ruang aktivitas masyarakat. Dalam pengelolaan kawasan terdapat zona inti, serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.
Selain persoalan kawasan, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Para raja turut menyampaikan persoalan pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Terkait fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Lewerissa mengatakan kewenangannya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Karena itu, Pemprov Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melihat kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.
“Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas,” ungkapnya.
Lewerissa juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi secara langsung negeri-negeri yang berada di kawasan Gunung Manusela dan Maraina.
Ia mengatakan, keinginan tersebut sebenarnya telah lama ada. Namun, hingga kini belum terealisasi karena persoalan waktu.
“Saya sendiri sebagai gubernur telah menyampaikan kepada Pak Raja bahwa satu saat nanti saya akan menginjakkan kaki saya di negeri-negeri di Gunung, terutama di Manusela dan Maraina. Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya,” katanya.
Menurut Lewerissa, kunjungan langsung ke wilayah tersebut penting agar pemerintah dapat melihat kondisi masyarakat dan berbagai persoalan yang mereka hadapi dari dekat.
Ia pun mengapresiasi kedatangan sembilan raja yang dinilainya mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara lugas namun tetap dalam suasana kekeluargaan.
“Saya mengapresiasi betul. Bahkan saya mengagumi betul para raja-raja ini. Mereka menyampaikan pikiran mereka secara lugas dengan bahasa yang sangat baik dan dalam nuansa yang sangat kekeluargaan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Pemprov Maluku selanjutnya akan mendorong komunikasi antara masyarakat, pemerintah kabupaten, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat, terutama terkait persoalan tapal batas serta kebutuhan pembangunan di wilayah Gunung Manusela dan Maraina. (Tiar)
