Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti), Paulus Lamberthus Wairisal alias Berthy, menjalani sidang perdana perkara dugaan penipuan senilai Rp200 juta di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (2/11).
Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Martha Maitimu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, Elsye, membacakan dakwaan terhadap terdakwa.
JPU menyebut dugaan penipuan tersebut terjadi pada 6 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Desa Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Dalam dakwaan bernomor PDM-55/Ambon/EOH/09/2026, terdakwa didakwa melakukan penipuan dengan cara menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dalam suatu perbuatan berlanjut.
Perbuatan tersebut didakwa melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
“Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban sebesar Rp200 juta,” ujar jaksa dalam persidangan.
Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim meminta terdakwa menjalani tahanan kota.
“Nanti segera menjalani tahanan kota sekarang,” kata hakim sebelum menutup persidangan.
Diduga Bawa Nama Pimpinan Unpatti
Kasus ini bermula dari laporan Dominggus Soissa ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 16 Juli 2025 melalui kuasa hukumnya, Kelson Haurissa.
Soissa mengaku menyerahkan uang kepada terdakwa setelah terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sedang menangani proyek jalan dan pengadaan mobiler di lingkungan Unpatti.
Untuk meyakinkan korban, terdakwa disebut membawa nama Rektor dan Wakil Rektor II Unpatti. Terdakwa juga disebut menjanjikan pengembalian uang disertai bunga 20 persen.
“Dia bawa nama kampus, bahkan Rektor dan Wakil Rektor II, supaya saya percaya. Saya bantu bertahap, totalnya Rp200 juta. Tapi sejak itu tidak pernah dibayar,” ujar Soissa.
Uang tersebut diberikan dalam dua tahap, yakni Rp150 juta dan Rp50 juta.
Namun, uang yang dijanjikan kembali tersebut tak kunjung diterima korban. Soissa mengaku telah menagih hingga 68 kali.
Soissa juga menyebut dua saksi, Hendrik Marikat dan AT, membantah keterlibatan pimpinan kampus yang namanya disebut dalam perkara tersebut.
Menurut Soissa, kedua saksi juga menyampaikan bahwa terdakwa diduga pernah melakukan praktik serupa.
“Uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Nama pejabat kampus hanya dipakai untuk mengelabui korban,” katanya.
Dijanjikan Lunas Setelah Proyek Cair
Dalam proses mediasi, terdakwa disebut kembali menjanjikan pelunasan pada November 2025.
Alasannya, terdakwa mengaku masih menunggu pencairan lima proyek kampus.
Namun, Soissa mengaku tidak yakin dengan janji tersebut dan meminta proses hukum dilanjutkan jika uangnya tidak dikembalikan.
“Kalau sampai Sabtu dia tidak bayar, saya minta polisi proses hukum. Jangan sampai ada korban lain,” tegas Soissa.
Perkara tersebut kini bergulir di PN Ambon. Dugaan perbuatan terdakwa akan diuji dalam proses persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Tim)















