Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan pada salah satu bank plat merah, BRI Unit Batu Merah, Branch Office Ambon, periode 2022 hingga 2024.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial SRP, yang merupakan Mantri atau petugas kredit BRI Unit Batu Merah, serta SJ dan MRW yang berperan sebagai calo atau perantara.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku pada Senin (2/11), setelah memeriksa tiga orang saksi dan mengantongi sedikitnya dua alat bukti.
MenarikDibaca . . .
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, dalam keterangan persnya menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), dan Kredit Kemitraan.
Menurut Radot, hasil penyidikan menemukan adanya praktik pengajuan kredit menggunakan identitas orang lain atau dikenal dengan istilah topengan. Selain itu, ditemukan pula pengajuan kredit dengan nilai plafon yang dinaikkan melebihi jumlah sebenarnya yang diajukan debitur atau disebut tempilan.
Dalam praktik tersebut, para calo diduga mencari orang yang bersedia meminjamkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk digunakan dalam pengajuan kredit dengan imbalan sejumlah uang.
Selanjutnya, dibuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan jenis usaha yang disesuaikan dengan nominal kredit. Calon debitur juga diarahkan membuat foto seolah-olah memiliki usaha untuk melengkapi persyaratan pengajuan melalui aplikasi bank.
Sementara itu, tersangka SRP selaku Mantri diduga berperan mengarahkan para calo mencari pemilik identitas, menentukan jenis dan usulan plafon kredit, hingga menginput omzet usaha calon debitur dalam formulir analisis dan evaluasi aplikasi bank.
SRP juga diduga mengarahkan jawaban calon debitur saat proses verifikasi serta menguasai dana pencairan kredit yang menggunakan identitas orang lain dan sebagian dana dari kredit dengan plafon yang telah dinaikkan.
“Para pihak diduga tidak melakukan pembayaran angsuran atas kredit-kredit tersebut sehingga fasilitas kredit menjadi macet,” demikian penjelasan Radot Parulian dalam siaran pers Kejati Maluku, Senin (2/11).
Berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 56/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 1 Oktober 2026, penyalahgunaan fasilitas kredit tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.290.594.327 atau sekitar Rp4,29 miliar.
Nilai kerugian tersebut merupakan pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan setelah dikurangi pembayaran pokok, kemudian ditambah tunggakan bunga hingga 28 September 2026.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 603 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Kejati Maluku juga langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 2 hingga 21 November 2026.
Tersangka SJ dan MRW ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon. Sementara tersangka SRP ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon.
Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejati Maluku tertanggal 2 November 2026.
Kasus ini menjadi bagian dari penanganan dugaan korupsi fasilitas kredit perbankan di Maluku yang kini telah memasuki tahap penetapan tersangka dan penahanan. (Tim)
