Sebanyak 424 pengajuan pinjaman melalui program Kredit Ekstra Cepat (KECE) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasahari, Kabupaten Maluku Tengah, diduga bermasalah. Dari ratusan pengajuan tersebut, 405 di antaranya diduga menggunakan identitas orang lain yang tidak pernah mengajukan pinjaman.
Kasus dugaan korupsi penyaluran fasilitas kredit periode Maret hingga September 2025 itu kini memasuki tahap penetapan tersangka. Tim penyidik menetapkan dua orang, masing-masing berinisial ITL, oknum Agen BRILink Mitra UMi BRI Unit Pasahari, dan MPR, oknum mantri atau pengolah prakarsa kredit di unit yang sama.
Akibat dugaan penyalahgunaan penyaluran kredit tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp4.217.909.270,27 atau sekitar Rp4,21 miliar. Nilai kerugian itu berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
MenarikDibaca . . .
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, ITL diduga menjadi pihak yang mengajukan ratusan pinjaman melalui aplikasi BRISPOT. Seluruh 424 pengajuan kredit yang dilakukan selama tujuh bulan tersebut berhasil dicairkan.
Dari total itu, sebanyak 405 pengajuan masuk kategori kredit topengan. Modusnya, menggunakan identitas orang lain yang sebenarnya tidak pernah mengajukan pinjaman. Pemilik identitas diduga dibujuk dengan iming-iming uang terima kasih mulai Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.
Bahkan, untuk meyakinkan pemilik identitas, tersangka diduga menggunakan alasan membutuhkan biaya pengobatan orang tua. Sementara 19 pengajuan lainnya menggunakan modus kredit tempilan, yakni nilai pencairan dinaikkan dari jumlah yang diajukan debitur sebenarnya. Selisih pencairan tersebut kemudian diduga diambil oleh ITL.
Penyidik juga mengungkap dugaan rekayasa dokumentasi usaha. Foto yang seharusnya menjadi bukti keberadaan usaha calon debitur justru diambil di tempat usaha milik orang lain, kebun hingga pantai.
Tak berhenti di situ, ITL diduga menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) secara sepihak. Buku tabungan dan kartu ATM milik debitur juga dikuasai untuk mencairkan serta menggunakan dana kredit bagi kepentingan pribadi.
Namun, dugaan penyimpangan ini tidak hanya menyeret pihak agen. MPR sebagai mantri BRI Unit Pasahari turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi dalam proses penyaluran kredit.
Sebagai penyaring pertama atau *first line of defense* sekaligus pejabat yang membina Agen BRILink, MPR seharusnya memastikan kebenaran data, melakukan pemeriksaan lapangan, serta memeriksa keabsahan dokumen calon debitur sesuai SOP dan petunjuk pelaksanaan Kredit KECE.
Penyidik menduga MPR tetap meneruskan pengajuan meskipun menemukan ketidaksesuaian data. Di antaranya, profil pekerjaan calon debitur sebagai guru atau pekerja perusahaan yang justru didokumentasikan berada di kebun kopra maupun perahu. Ada pula pengajuan tanpa Surat Keterangan Usaha (SKU), termasuk penggunaan identitas pekerja rumah tangga milik ITL.
MPR juga diduga membiarkan proses penandatanganan SPH digital tanpa foto verifikasi wajah atau *selfie* debitur yang valid. Kewajiban melakukan sampling bulanan terhadap penyaluran kredit pun disebut tidak dijalankan.
Atas perbuatannya, ITL disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a KUHP. Sementara pasal subsidiair yang dikenakan adalah Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a KUHP.
Sedangkan MPR disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Untuk pasal subsidiair, penyidik menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Penetapan dua tersangka ini mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran Kredit KECE yang berlangsung selama tujuh bulan di BRI Unit Pasahari. Ratusan pengajuan yang berhasil dicairkan, dengan mayoritas menggunakan identitas orang lain, berujung pada kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp4,2 miliar. (Tim)
