Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menerima langsung massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (17/6).
Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut mendapat apresiasi dari para peserta aksi yang menyampaikan berbagai tuntutan terkait persoalan nasional maupun isu-isu daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dalam dialog yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Maluku, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencakup berbagai persoalan publik. Aspirasi tersebut diterima dan didengarkan secara langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
MenarikDibaca . . .
Usai menemui massa aksi, Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasinya terhadap para mahasiswa yang menggunakan hak demokrasi mereka secara tertib dan damai.
“Kami menemui adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka. Yang pertama, kami mengapresiasi penggunaan hak demokrasi mereka. Mereka juga menyampaikan aspirasi dengan damai, dan karena itu kita memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih,” kata Hendrik kepada wartawan.
Menurut Hendrik, tuntutan yang disampaikan mahasiswa terbagi dalam dua kelompok, yakni isu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan persoalan yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.
Ia menjelaskan, khusus untuk aspirasi yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, seluruh masukan yang disampaikan akan dipelajari secara mendalam sebelum diambil langkah lanjutan.
“Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah, kami mendengar seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun tentu perlu dipelajari lebih lanjut karena setiap tuntutan harus didasarkan pada kajian, data, dan fakta yang komprehensif,” ujarnya.
Hendrik menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Menurutnya, setiap aspirasi yang memiliki dasar data dan fakta yang kuat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Sepanjang memiliki data yang valid dan memang perlu disikapi, tentu akan kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh menutup telinga, hati, mata, maupun batin terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang dinilainya masih memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami berterima kasih karena adik-adik mahasiswa memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Aspirasi yang mereka sampaikan telah kami terima dan akan kami pelajari secara seksama,” katanya.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Hendrik, berkomitmen menjaga ruang dialog yang terbuka dan konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan kajian berbasis data dan fakta di lapangan. (Tim)
