Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan dokumen kinerja pegawai yang merugikan puluhan guru ke Aparat Penegak Hukum (APH), Selasa (10/11).
Langkah hukum tersebut diambil setelah Inspektorat Kota Ambon merampungkan audit khusus dan menemukan indikasi tindak pidana dalam praktik pengurusan dokumen kepegawaian yang melibatkan sejumlah pihak.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 20 satuan pendidikan menjadi korban peredaran SK kenaikan pangkat palsu. Dari praktik tersebut, para guru menyerahkan uang hingga Rp74,7 juta kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kepegawaian.
MenarikDibaca . . .
Sementara itu, penyesuaian gaji berdasarkan SK yang tidak sah mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta. Pembayaran tersebut diketahui baru berlangsung selama dua hingga tiga bulan.
Bodewin mengatakan, laporan hasil pemeriksaan Inspektorat telah diterimanya pada Jumat (6/11), setelah audit khusus dilakukan selama 15 hingga 19 hari kerja sejak 19 Oktober 2026.
Hasil audit mengungkapkan, kasus tersebut bermula dari komunikasi seorang perempuan berinisial G, yang berstatus non-ASN dan merupakan istri seorang ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon, dengan pihak sekolah melalui perantara berinisial R pada 7 November 2025.
Pada Januari hingga Maret 2026, G mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam menjalankan aksinya, G diduga menggunakan seragam Korpri dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang belakangan diketahui tidak pernah diterbitkan secara resmi.
Pelaku juga meminta akses akun MyASN milik para guru, termasuk username, password, dan kode akses, untuk memproses dokumen kepegawaian.
Memasuki April hingga Mei 2026, SK palsu mulai diterima para guru, termasuk dokumen penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual. Kecurigaan kemudian muncul setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak asli.
Persoalan semakin terbuka setelah pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional IV memastikan pertimbangan teknis (pertek) kenaikan pangkat yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut tidak pernah dikeluarkan. Temuan itu kemudian menjadi dasar dilakukannya audit oleh Inspektorat.
Selain G, hasil pemeriksaan juga mengidentifikasi keterlibatan dua ASN berinisial JM dan LR di lingkungan BKPSDM Kota Ambon.
JM, yang merupakan mantan operator sistem informasi ASN (siASN), diketahui menerima dan mengumpulkan berkas dari G serta membimbing proses penetapan angka kredit. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, JM tidak terbukti membuat SK palsu sehingga keterlibatannya dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur.
Sementara LR diduga berperan menghubungkan G dengan JM dan para guru serta mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit konvensional.
Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan pembenahan sistem pengendalian kenaikan pangkat, pengamanan akun siASN, verifikasi ulang dokumen kepegawaian, pemulihan kerugian daerah, serta pemberian sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Bodewin menegaskan, Pemkot Ambon tidak akan tinggal diam dan akan menyerahkan seluruh bukti, termasuk SK asli maupun dokumen palsu, kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga memastikan para guru yang dirugikan akan mendapatkan pendampingan dan pemulihan hak, termasuk mekanisme penggantian kerugian materiel yang telah mereka keluarkan.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap Kepala BKPSDM Kota Ambon yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan hingga kasus tersebut terjadi, Bodewin meminta masyarakat menunggu proses yang sedang berjalan.
“Soal Kepala BKD nanti katong tunggu saja, liat saja ke depannya,” tandas Bodewin.
Bodewin berharap laporan resmi ke APH dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut dan membawa mereka ke proses hukum.
“Saya berharap laporan resmi ke APH dapat membuka seluruh tabir kasus ini dan membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau,” tegasnya.
Ia juga berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran Pemkot Ambon, khususnya tenaga pendidik, agar pengurusan administrasi kepegawaian dilakukan melalui mekanisme resmi dan transparan. (Tim)
