Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan program swasembada pangan yang terus didorong pemerintah mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan nilai tukar petani komoditas padi dan jagung.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, nilai tukar petani yang sebelumnya berada di angka 116 kini meningkat menjadi 127.
Menurut Zulhas, peningkatan tersebut menjadi salah satu tanda bahwa kebijakan pemerintah di sektor pangan mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.
“Kalau kita lihat sekarang, petani sudah mulai menikmati hasilnya,” ujar Zulhas saat menghadiri pelantikan DPW PAN Maluku dan DPD PAN 11 kabupaten/kota di Ambon, Rabu (2/9) malam.
Zulhas mengatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri, khususnya beras dan jagung. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Menurutnya, swasembada pangan tidak semata-mata berbicara mengenai tersedianya bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Lebih dari itu, program tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang menjadi pelaku utama sektor pangan.
“Jadi bukan hanya bagaimana pangan tersedia, tetapi petani juga harus sejahtera,” katanya.
MBG di Wilayah 3T Masih Dibenahi
Selain swasembada pangan, Zulhas juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menghadapi sejumlah persoalan.
Ia mengakui, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Pemerintah, kata Zulhas, kini melakukan pembenahan dari sisi manajemen, data penerima manfaat hingga distribusi makanan.
Langkah tersebut dilakukan agar program MBG dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.
“Masih ada yang perlu kita benahi, terutama di daerah 3T,” ujarnya.
Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah dalam pembenahan program tersebut.
Zulhas menyebut pemerintah menargetkan penataan pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Pembenahan ini dinilai penting agar program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berjalan maksimal di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di daerah terluar dan terpencil.
Nelayan Juga Jadi Perhatian
Tak hanya petani, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan.
Zulhas menegaskan pembangunan sektor pangan harus menyentuh seluruh pelaku utama, mulai dari petani, nelayan hingga masyarakat penerima manfaat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kebijakan swasembada pangan tidak berhenti pada pencapaian produksi dan ketersediaan pangan nasional.
Namun, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat yang berada di garis depan sektor pangan.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan kebijakan pangan dapat berjalan lebih merata, baik dari sisi produksi, distribusi maupun manfaat yang diterima masyarakat.
Bagi daerah kepulauan seperti Maluku, pemerataan distribusi menjadi salah satu tantangan penting agar program pangan pemerintah dapat benar-benar dirasakan hingga wilayah terluar. (Tiar)
















