MenarikDibaca . . .
Seleksi Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon saat ini tidak sekadar menjadi proses administratif rutin, tetapi telah berkembang menjadi ruang perhatian publik yang luas. Berbagai pemberitaan media, percakapan di ruang-ruang sosial, hingga diskusi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa posisi ini dipandang sangat strategis. Di satu sisi, ini adalah tanda positif: masyarakat semakin sadar bahwa kualitas birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, situasi ini juga menghadirkan tantangan, terutama ketika perhatian publik mulai bercampur dengan kepentingan, persepsi, bahkan kecenderungan untuk berpihak tanpa dasar yang utuh.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Sekkot memiliki peran yang sangat sentral. Ia bukan figur politis, melainkan pejabat karier yang menjadi penggerak utama sistem birokrasi. Sekkot mengoordinasikan jalannya organisasi perangkat daerah, memastikan program berjalan sesuai rencana, serta menjaga agar kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat. Dengan kata lain, Sekkot adalah “jantung” yang mengatur ritme kerja pemerintahan. Jika posisi ini diisi oleh orang yang tepat, maka pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya, jika diisi tanpa pertimbangan matang, dampaknya bisa terasa luas dan berkepanjangan.
Polemik yang muncul dalam proses seleksi saat ini perlu dilihat secara bijak. Perbedaan pendapat dan dukungan terhadap kandidat adalah hal yang wajar dalam ruang publik.
Namun, ketika dukungan itu berubah menjadi tekanan, atau ketika narasi yang berkembang lebih banyak didasarkan pada kedekatan dan kepentingan, maka proses seleksi berisiko kehilangan esensinya. Yang seharusnya menjadi ajang penilaian profesional bisa bergeser menjadi arena tarik-menarik pengaruh. Inilah titik kritis yang perlu dijaga bersama.
Padahal, jika merujuk pada regulasi yang berlaku, tahapan seleksi Sekkot telah dirancang dengan prinsip meritokrasi.
Proses seleksi terbuka memberikan kesempatan yang sama bagi aparatur sipil negara yang memenuhi syarat. Tahapan administrasi dan penelusuran rekam jejak bertujuan memastikan bahwa kandidat memiliki pengalaman dan integritas yang memadai. Asesmen kompetensi oleh lembaga independen dilakukan untuk mengukur kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Pada akhirnya, beberapa kandidat terbaik akan dipilih untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Secara konsep, sistem ini sudah cukup ideal. Namun, yang sering menjadi persoalan bukanlah pada desain sistem, melainkan pada pelaksanaannya. Apakah setiap tahap dijalankan secara objektif? Apakah penilaian benar-benar didasarkan pada data dan kompetensi, bukan pertimbangan lain? Apakah prosesnya cukup transparan sehingga publik dapat mempercayainya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting, karena kepercayaan publik tidak lahir dari prosedur di atas kertas, tetapi dari praktik nyata di lapangan.
Di sinilah peran semua pihak menjadi krusial. Panitia seleksi harus menjaga independensi dan profesionalitasnya. Para kandidat perlu menunjukkan sikap siap bersaing secara sehat, bukan melalui dukungan yang bersifat menekan. Media diharapkan menyajikan informasi yang berimbang, bukan memperkeruh suasana dengan narasi yang belum tentu terverifikasi. Masyarakat pun perlu bersikap kritis, tetapi tetap objektif, dengan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
Lebih jauh dari itu, Ambon saat ini membutuhkan figur Sekkot yang mampu menjawab tantangan zaman. Birokrasi tidak lagi cukup hanya berjalan secara administratif, tetapi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pelayanan publik dituntut cepat, transparan, dan responsif. Koordinasi antar lembaga harus semakin solid. Program-program pemerintah harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata warga.
Karena itu, figur yang dibutuhkan bukan sekadar yang memiliki jabatan tinggi sebelumnya, tetapi yang memiliki rekam jejak kerja yang jelas. Sosok yang dikenal berintegritas, mampu membangun komunikasi yang baik, serta memiliki keberanian untuk melakukan pembenahan ketika sistem tidak berjalan efektif. Sekkot juga harus mampu menjaga netralitas, tidak terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu, dan tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat.
Dalam bahasa yang sederhana, Ambon membutuhkan Sekkot yang bekerja, bukan yang sekadar menjabat. Sosok yang hadir bukan untuk memperkuat posisi tertentu, tetapi untuk memperkuat sistem pemerintahan itu sendiri.
Pada akhirnya, seleksi Sekkot ini adalah momentum penting. Ia bisa menjadi titik awal penguatan birokrasi yang lebih profesional dan terpercaya, atau sebaliknya menjadi contoh bagaimana proses yang baik bisa melemah karena kepentingan. Pilihan arah ini tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara seleksi, tetapi juga oleh sikap bersama dalam menjaga proses tetap bersih dan objektif.
Karena yang sedang dipilih bukan sekadar seorang pejabat, melainkan arah masa depan birokrasi Ambon. Dan dari situlah, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar ditentukan, apakah semakin baik, atau justru berjalan di tempat.
