Maluku mulai menyiapkan diri menghadapi perubahan besar yang diproyeksikan datang bersama pengembangan Blok Masela. Investasi puluhan miliar dolar AS di sektor energi itu dinilai tidak boleh hanya menghasilkan gas, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, memperkuat industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu benang merah dalam Maluku Business Forum 2026 yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku di Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11) malam.
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, pelaku usaha, akademisi hingga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla.
MenarikDibaca . . .
Ketua MPW ICMI Orwil Maluku, Ruslan Tawari, dalam sambutannya menegaskan Maluku harus mulai melakukan transformasi dalam mengelola potensi yang dimiliki.
Menurut Ruslan, Maluku tidak boleh terus berada pada posisi sebagai daerah yang hanya menghasilkan sumber daya alam. Kekayaan tersebut harus diolah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, pertumbuhan, pengetahuan, lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ruslan menyebut sedikitnya ada tiga agenda strategis yang harus menjadi perhatian.
Pertama, optimalisasi potensi energi melalui tata kelola yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Kedua, mendorong hilirisasi industri sehingga sumber daya alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Ketiga, mendorong investasi strategis yang tetap memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Bagi Ruslan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang berhasil masuk ke Maluku.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya investasi yang masuk, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi semakin penting ketika pembahasan forum diarahkan pada proyek Blok Masela, salah satu investasi energi berskala besar yang diproyeksikan membawa perubahan terhadap perekonomian Maluku.
Tantangan Ekonomi Maluku
Di tengah peluang tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku justru mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dibenahi.
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku memang menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,56 persen.
Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan pertama 2026 dan kembali naik menjadi 5,31 persen pada triwulan kedua.
Namun, Vanath menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi daerah karena masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah. Sementara kontribusi investasi dan sektor swasta belum berkembang secara optimal.
“Problem di Maluku itu kurangnya investasi, sehingga lapangan kerja menjadi tidak maksimal. Kalaupun ada, lebih banyak bersifat informal. Lapangan kerja formal masih sangat terbatas,” kata Vanath.
Menurutnya, persoalan investasi memiliki dampak langsung terhadap kesempatan kerja masyarakat.
Ketika investasi belum tumbuh secara maksimal, lapangan kerja formal juga sulit berkembang. Akibatnya, masyarakat lebih banyak bergantung pada sektor informal yang belum memberikan kepastian pendapatan dan perlindungan kerja seperti sektor formal.
Selain investasi, Vanath juga menyoroti persoalan perputaran uang di daerah.
Menurutnya, aktivitas ekonomi yang terjadi di Maluku belum sepenuhnya menghasilkan efek berantai bagi masyarakat karena sebagian kebutuhan masih didatangkan dari luar daerah.
Ketergantungan tersebut terlihat pada sektor pangan dan material konstruksi. Produksi padi di kawasan transmigrasi, misalnya, baru berada pada kisaran 30 persen.
Sementara sebagian besar kebutuhan pangan Maluku masih didatangkan dari Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat uang yang seharusnya dapat berputar di dalam daerah justru mengalir keluar melalui pembelian berbagai kebutuhan dari luar Maluku.
“Kalau kita menerima barang dan program pembangunan, tetapi uangnya tidak seluruhnya berputar di sini, maka manfaat ekonominya juga tidak maksimal,” menjadi salah satu persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Vanath berharap kehadiran Jusuf Kalla dapat memberikan pandangan dan pengalaman praktis untuk membantu Maluku mencari strategi dalam memperkuat investasi, sektor swasta, lapangan kerja dan produktivitas ekonomi lokal.
JK: Jangan Sampai Maluku Jadi Penonton
Di tengah persoalan tersebut, Jusuf Kalla melihat Blok Masela sebagai peluang besar yang harus dipersiapkan secara serius.
JK mengingatkan masyarakat Maluku agar tidak hanya menjadi penonton ketika proyek energi berskala besar tersebut mulai berjalan.
Blok Masela diproyeksikan mulai berproduksi pada 2030 dengan nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS atau setara Rp338 triliun.
Skala investasi tersebut diperkirakan membuka peluang besar, khususnya pada masa konstruksi yang dapat menyerap hingga 12.000 tenaga kerja.
Namun, JK menilai peluang tersebut tidak otomatis akan dinikmati masyarakat Maluku apabila daerah tidak menyiapkan sumber daya manusia sejak sekarang.
Karena itu, ia meminta pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat mulai menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri.
“Mulai sekarang siapkan, kirim orang bekerja, kirim ke sekolah, bukan hanya di Indonesia, ke luar negeri. Magangkan di Tangguh, magangkan di Kalimantan, magangkan di Laut Jawa, agar tenaga itu bermanfaat,” ujar JK.
Menurutnya, Maluku masih memiliki waktu untuk mempersiapkan tenaga kerja sebelum Blok Masela memasuki tahap produksi.
Pendidikan dan pelatihan, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan untuk tenaga kerja umum. Maluku juga harus mempersiapkan insinyur, tenaga teknis dan pekerja dengan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam proyek tersebut.
Kebutuhan itu semakin penting karena pembangunan fasilitas Blok Masela memiliki tingkat kompleksitas teknologi yang tinggi.
Salah satunya terkait pemasangan pipa gas sepanjang lebih dari 110 kilometer di Laut Banda dengan kedalaman mencapai ribuan meter.
Kondisi tersebut membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi khusus. Jika tidak dipersiapkan sejak awal, peluang pekerjaan bernilai tinggi berpotensi kembali diisi tenaga kerja dari luar daerah.
Jangan Berhenti di Gas
Bagi JK, tantangan Maluku bukan hanya bagaimana mendapatkan pekerjaan dari proyek Masela, tetapi bagaimana memastikan daerah memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.
Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu hal yang harus mulai dipikirkan.
Gas yang dihasilkan dari Blok Masela, menurut JK, tidak semestinya hanya berhenti sebagai komoditas energi. Potensi tersebut harus dapat menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya berbagai industri baru di Maluku.
Beberapa peluang yang disorot antara lain pemanfaatan gas untuk pembangkitan listrik dan kebutuhan energi industri, pengembangan pabrik pupuk serta industri petrokimia.
Peluang juga terbuka pada sektor jasa pendukung.
Kehadiran proyek berskala besar akan membutuhkan tempat tinggal, restoran berstandar internasional, transportasi, logistik, jasa konstruksi, penyedia kebutuhan sehari-hari hingga berbagai layanan pendukung lainnya.
Artinya, rantai ekonomi Blok Masela seharusnya tidak hanya dinikmati perusahaan besar yang terlibat langsung dalam proyek, tetapi juga dapat membuka ruang bagi pengusaha dan masyarakat lokal.
Ambon Ingin Jadi Hub
Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena melihat Kota Ambon memiliki peluang mengambil posisi strategis sebagai hub ekosistem energi Maluku.
Menurut Bodewin, Ambon memang tidak memiliki sumber daya alam sebesar daerah penghasil energi. Namun, kota ini memiliki keunggulan dari sisi geografis dan infrastruktur.
Pelabuhan, Bandara Internasional Pattimura, perguruan tinggi, fasilitas kesehatan dan pusat pemerintahan menjadi modal yang dapat digunakan Ambon untuk mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi akibat proyek energi di Maluku.
“Oleh karena itu, Ambon mesti kita bawa menjadi kota yang menjadi hub untuk semua hal di Provinsi Maluku, termasuk soal ekosistem energi di Maluku,” ujar Bodewin.
Bodewin menyebut terdapat enam pilar yang perlu diperkuat untuk menjadikan Ambon sebagai hub.
Pilar tersebut meliputi pelabuhan dan logistik, peralatan dan distribusi, industri pengolahan, jasa regional, ekonomi digital, serta sumber daya manusia dan kelembagaan.
Ambon, kata dia, harus mampu menjadi tempat bertemunya berbagai aktivitas ekonomi dari seluruh wilayah Maluku.
Bukan hanya sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai pusat jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang memberikan nilai tambah.
Sektor perikanan, kebutuhan pokok, pertanian dan rempah, ekonomi kreatif serta pariwisata juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat.
Dengan konsep tersebut, masyarakat atau pelaku perjalanan yang datang ke Ambon tidak hanya singgah untuk menunggu penerbangan atau perjalanan berikutnya, tetapi dapat menciptakan aktivitas ekonomi melalui berbagai layanan yang tersedia.
Ujian Besar Maluku
Rangkaian gagasan yang disampaikan dalam Maluku Business Forum 2026 memperlihatkan bahwa Blok Masela bukan hanya proyek energi.
Bagi Maluku, proyek tersebut bisa menjadi momentum untuk menjawab sejumlah persoalan lama, mulai dari minimnya investasi, terbatasnya lapangan kerja formal, rendahnya produktivitas lokal hingga lemahnya perputaran uang di daerah.
Namun, peluang tersebut juga membawa tantangan besar.
Maluku harus mampu menyiapkan SDM sebelum proyek berjalan, memperkuat pelaku usaha lokal, meningkatkan produksi pangan, membangun industri pendukung, serta memastikan sektor jasa dan perdagangan mampu mengambil bagian dalam rantai ekonomi proyek.
Pesan Ruslan Tawari, paparan Abdullah Vanath, pandangan Jusuf Kalla dan gagasan Bodewin Wattimena akhirnya bertemu pada satu kepentingan yang sama: bagaimana memastikan investasi besar yang masuk ke Maluku tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi benar-benar mengubah kehidupan masyarakat.
Dengan target produksi Blok Masela pada 2030, waktu yang tersedia tidak lagi panjang.
Persiapan SDM, pendidikan, pelatihan, pemagangan, penguatan infrastruktur, produksi lokal dan pengembangan industri harus mulai dilakukan dari sekarang.
Sebab ketika proyek Masela mulai berproduksi, pertanyaannya bukan lagi apakah Maluku memiliki sumber daya alam yang besar.
Pertanyaan terbesarnya adalah apakah masyarakat Maluku sudah cukup siap untuk menjadi pelaku utama dan menikmati nilai tambah dari kekayaan alam di tanah sendiri. (Tiar)
