Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku mendorong mahasiswa dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Banda Naira untuk melindungi karya dan produk mereka melalui pendaftaran kekayaan intelektual.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Farida Hamid mengatakan perlindungan kekayaan intelektual penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
Hal itu disampaikan Farida dalam kegiatan Teras Akselerasi dan Kolaborasi Layanan Perizinan (TERAS AKSI) di Aula Des Alwi, Universitas Banda Naira (UBN), Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (16/10).
MenarikDibaca . . .
Dalam kegiatan bertajuk “Transformasi Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Maluku” tersebut, Farida menjelaskan perlindungan kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, dan merek.
“Kami ingin mendorong terbentuknya sentra kekayaan intelektual di Maluku. Dengan begitu, mahasiswa dan pelaku UKM akan lebih mudah memperoleh informasi, pendampingan, serta layanan pendaftaran kekayaan intelektual,” katanya.
Menurut dia, Kanwil Kementerian Hukum Maluku telah menjalin nota kesepahaman atau MoU dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk UBN. Kerja sama itu diharapkan memperluas akses layanan kekayaan intelektual bagi mahasiswa dan pelaku usaha, khususnya di wilayah kepulauan Banda.
Farida juga menyoroti potensi komoditas khas Banda seperti cengkeh, pala, dan kenari yang dapat diidentifikasi untuk memperoleh perlindungan melalui indikasi geografis apabila memenuhi persyaratan.
Perlindungan indikasi geografis, kata dia, dapat memperkuat identitas produk berdasarkan karakteristik dan asal wilayahnya sehingga berpotensi meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk lokal.
Selain sektor usaha, Farida mendorong pengembangan pariwisata berbasis kekayaan intelektual dengan memanfaatkan potensi sejarah, budaya, dan kreativitas masyarakat Banda sebagai daya tarik wisata sekaligus peluang ekonomi.
Ia menambahkan, manfaat pendaftaran kekayaan intelektual tidak hanya berupa kepemilikan sertifikat, tetapi juga dapat menjadi aset yang mendukung pengembangan usaha. Dalam skema pembiayaan tertentu, kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemaparan materi dalam kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD-PTSP) Provinsi Maluku, Dr. Alwiah Fadlun Alaydrus, S.H., M.H.
Kegiatan TERAS AKSI yang berlangsung pada 16–17 Oktober 2026 di Aula UBN juga menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan yang tersedia meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), kekayaan intelektual, sertifikat halal, serta administrasi kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku turut membuka layanan pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, dan perbaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pelayanan tersebut dibuka sejak pagi hingga pukul 16.00 WIT di Aula UBN.
Melalui kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi tersebut, mahasiswa, pelaku UKM, dan masyarakat Banda Naira diharapkan semakin mudah mengakses layanan publik, mengurus legalitas usaha, serta melindungi kekayaan intelektual dan produk lokal. (Kar)
