Dugaan pemberian fasilitas hiburan malam berupa dugem dan karaoke kepada oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku oleh pihak kontraktor menjadi perhatian praktisi hukum. Aparat penegak hukum didesak segera menelusuri dugaan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana.
Praktisi hukum yang juga Managing Partner AVT Law Office sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) DPD Maluku, Alfred Victor Tutupary, S.H., CCL., meminta Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah beredar di media.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pembayaran tagihan fasilitas karaoke yang disebut-sebut digunakan oknum PPK BPJN Maluku dan dilunasi oleh PT Mutu Utama Konstruksi, perusahaan yang mengerjakan proyek di wilayah Tepa pada 2023.
MenarikDibaca . . .
Alfred menilai, apabila dugaan pemberian fasilitas oleh kontraktor kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengendalian proyek itu terbukti, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika aparatur, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan.
“Posisi PPK sangat krusial karena memegang kewenangan pengendalian kontrak, pengawasan mutu pekerjaan, hingga pencairan anggaran. Ketika seorang PPK diduga menerima fasilitas hiburan malam yang tagihannya dibayarkan oleh kontraktor pelaksana proyek yang sedang diawasinya, maka secara hukum hal itu patut diduga sebagai bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” kata Alfred kepada netmaluku Jumat (16/10).
Dugaan Gratifikasi Fasilitas Hiburan
Alfred menjelaskan, dugaan pemberian fasilitas hiburan oleh pihak yang memiliki hubungan pekerjaan dengan pejabat pengadaan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ia merujuk Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas, termasuk fasilitas lain yang berkaitan dengan jabatan penerima.
Menurut Alfred, pembayaran tagihan karaoke oleh kontraktor untuk kepentingan pejabat yang mengawasi proyek perlu ditelusuri guna mengetahui siapa yang menggunakan fasilitas tersebut, siapa yang membayar, serta apakah pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan kewenangan PPK.
“Pelunasan tagihan hiburan malam atau karaoke oleh kontraktor untuk kepentingan PPK masuk dalam kategori fasilitas yang perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan gratifikasi dalam UU Tipikor,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Menurutnya, prinsip pengadaan mengharuskan seluruh pihak menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.
Meski demikian, penentuan apakah suatu pemberian memenuhi unsur gratifikasi yang dilarang tetap memerlukan pemeriksaan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polda Maluku dan Kejati Diminta Tidak Menunggu Laporan
Alfred meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemberitaan, tetapi menelusuri informasi yang dapat diverifikasi, termasuk dokumen tagihan dan keterangan pihak-pihak yang mengetahui pembayaran tersebut.
Ia menyebut terdapat informasi mengenai laporan dari pengelola tempat hiburan kepada Polda Maluku terkait tagihan yang belum dibayar, yang kemudian disebut dicabut setelah pembayaran dilakukan oleh pihak PT Mutu Utama Konstruksi.
Selain itu, terdapat informasi mengenai kuitansi tagihan penggunaan fasilitas dan dua staf perusahaan berinisial M dan L yang disebut mengetahui pembayaran tersebut.
Informasi itu, menurut Alfred, perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta penelusuran administrasi kepolisian untuk memastikan kronologi peristiwa yang sebenarnya.
“Fakta-fakta yang diungkap media sudah sangat terukur. Pertama, ada informasi bahwa tunggakan tagihan karaoke itu sempat dilaporkan pihak pengelola tempat hiburan ke Polda Maluku sebelum akhirnya dicabut setelah dilunasi oleh pihak PT Mutu Utama Konstruksi. Kedua, adanya bukti kuitansi tagihan penggunaan fasilitas oleh oknum PPK. Ketiga, sudah ada inisial staf perusahaan, yakni M dan L, yang disebut mengetahui pembayaran tersebut,” kata Alfred.
Ia menegaskan, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat peristiwa pidana.
Menurutnya, aparat penegak hukum dapat menelusuri informasi awal yang relevan tanpa harus menjadikan pemberitaan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.
“Polda Maluku bahkan bisa langsung menelusuri rekam jejak administrasi di internal mereka terkait klaim adanya laporan pengelola karaoke yang sempat masuk lalu dicabut tersebut. Dokumen pencabutan laporan dan kuitansi pelunasan itu adalah bukti permulaan yang sangat krusial,” ujarnya.
Proyek di Tepa Tahun 2023 Ikut Diperiksa
Selain menelusuri dugaan pembayaran fasilitas hiburan, Alfred meminta aparat memeriksa pelaksanaan proyek fisik di wilayah Tepa pada tahun anggaran 2023 yang dikerjakan PT Mutu Utama Konstruksi.
Pemeriksaan tersebut, menurut dia, diperlukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara dugaan pemberian fasilitas dengan pelaksanaan pekerjaan proyek, termasuk proses pengawasan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta volume pekerjaan.
Alfred menilai, pemeriksaan proyek penting dilakukan apabila ditemukan indikasi yang relevan agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada pembayaran tagihan karaoke, tetapi juga pada kemungkinan dampaknya terhadap integritas pengadaan dan penggunaan anggaran negara.
“Tidak ada makan siang gratis dalam relasi antara kontraktor dan PPK. Ketika PPK sudah disandera oleh fasilitas hiburan dari rekanan, independensinya dalam mengawasi spesifikasi teknis proyek patut diduga telah runtuh. APH harus masuk memeriksa proyek di Tepa tahun 2023 tersebut untuk melihat apakah ada potensi pengurangan kualitas atau volume pekerjaan yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Kepala BPJN Maluku Diminta Turun Tangan
Alfred juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala BPJN Maluku menelusuri dugaan tersebut melalui pemeriksaan internal.
Ia mendorong agar langkah pengamanan bukti dan pencegahan intervensi dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan tindakan administratif terhadap pejabat terkait apabila terdapat dasar yang cukup.
Menurutnya, pemeriksaan internal dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk menjaga integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama ketika muncul dugaan pemberian fasilitas dari kontraktor kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pekerjaan.
Hingga informasi dalam keterangan tersebut disampaikan, dugaan pemberian fasilitas hiburan kepada oknum PPK BPJN Maluku masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan hukum dalam bahan keterangan yang diberikan mengenai terbukti atau tidaknya gratifikasi, adanya konflik kepentingan, maupun kerugian keuangan negara. (Tim)
