Pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon selama periode 2020 hingga 2024 diduga menjadi ladang penyimpangan oleh dua orang yang justru memiliki akses terhadap keuangan perusahaan.
Keduanya kini harus berhadapan dengan hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon resmi menahan dua mantan pejabat keuangan perusahaan berinisial W.A.L dan N.R, Selasa (3/11).
W.A.L merupakan mantan Manajer Keuangan dan Akuntansi, sementara N.R adalah mantan Kepala Urusan Kasir. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana kas dan rekening operasional perusahaan selama empat tahun.
MenarikDibaca . . .
Kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18.969.571.337 atau sekitar Rp18,9 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Ambon, Sudarmono Tuhulele, menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga memanfaatkan jabatan dan akses otorisasi keuangan yang mereka miliki untuk melakukan penyimpangan dana perusahaan.
“Para tersangka memanfaatkan posisi serta akses otorisasi keuangan yang mereka miliki untuk melakukan penyimpangan dana kas/rekening operasional pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon,” demikian keterangan Sudarmono dalam siaran pers Kejari Ambon, Selasa (3/11).
Harga Material dan Kontrak Diduga Digelembungkan
Penyidik mengungkapkan, dugaan penyimpangan tidak hanya dilakukan melalui pengambilan uang dari kas perusahaan. Ada sejumlah mekanisme yang diduga digunakan untuk memperbesar pengeluaran operasional.
Salah satunya dengan menaikkan harga satuan barang material untuk pekerjaan docking kapal. Nilai kontrak subkontraktor atau pekerja kapal juga diduga dinaikkan, termasuk biaya lain-lain dalam daftar pengeluaran atau *cashflow* perusahaan.
Daftar pengeluaran tersebut kemudian menjadi dasar pencairan uang, penarikan dana menggunakan cek, maupun transfer dari rekening PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.
Dengan mekanisme tersebut, penyidik menduga pengeluaran perusahaan dimanipulasi sehingga membuka ruang bagi pengambilan uang untuk kepentingan pribadi.
Uang Operasional Diduga Dibagi Berdua
Penyidik juga mengungkap dugaan aliran uang ke rekening pribadi kedua tersangka.
W.A.L diduga melakukan transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya dan rekening pribadi N.R tanpa otorisasi direksi.
Modus lainnya terjadi dalam pengelolaan uang operasional kantor. Setiap akhir pekan, N.R disebut melaporkan kepada W.A.L apabila masih terdapat sisa uang dalam kas.
Namun, sisa uang tersebut diduga tidak seluruhnya dikembalikan atau dipertanggungjawabkan sebagai dana perusahaan. Penyidik mengungkapkan, uang yang tersisa justru dibagi oleh kedua tersangka untuk kepentingan pribadi.
Praktik tersebut diduga berlangsung berulang kali selama periode 2020 hingga 2024.
Kerugian Negara Hampir Rp19 Miliar
Besarnya kerugian negara dalam perkara ini terungkap melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/SP-1259/PW25/5/2026 tertanggal 14 Juli 2026, kerugian negara mencapai Rp18.969.571.337.
Nilai tersebut berasal dari pengeluaran yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban serta dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau tidak sah.
Atas dugaan perbuatannya, W.A.L dan N.R disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Keduanya ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 3 November hingga 22 November 2026, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari Ambon.
Kejari Ambon menyatakan penyidik akan mempercepat proses pemberkasan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.
Kini, rangkaian dugaan penyimpangan keuangan yang berlangsung selama empat tahun itu memasuki tahap pemberkasan. Dua orang yang sebelumnya memiliki akses terhadap kas dan rekening operasional perusahaan harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya melalui proses hukum. (Tim)
