Klarifikasi Pemerintah Daerah (Pemda) Seram Bagian Timur (SBT) terkait pemberitaan mengenai kondisi pendidikan di SD Negeri 08 Kilmury justru menuai kritik dari tokoh masyarakat Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmury, M. Umar Gassam.
Umar Gassam yang akrab disapa UG merespons klarifikasi Juru Bicara Pemda SBT, Ahmad Mony, yang disampaikan melalui press release pada 24 Agustus 2026. Respons tersebut disampaikan UG secara tertulis pada Rabu (26/8).
Menurut UG, klarifikasi Pemda SBT terlalu banyak membahas aspek teknis dan administratif terkait dana revitalisasi sekolah. Padahal, kata dia, persoalan utama yang disampaikan masyarakat bukan sekadar mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan, melainkan kesulitan anak-anak Dusun Wolok dalam mengakses layanan pendidikan.
MenarikDibaca . . .
“Bupati sejatinya harus lebih cerdas dan responsif menangkap substansi masalah dari diskursus publik tersebut, bukan justru reaktif dan memberikan atensi terhadap urusan receh yang bersifat teknis dan administratif yang menjadi tanggung jawab pejabat teknis,” ujar UG.
Ia menilai persoalan teknis terkait revitalisasi sekolah seharusnya menjadi ranah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
UG berharap Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dapat melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih luas, terutama terkait pemenuhan hak anak-anak di wilayah pelosok untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Dalam konteks ini bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah yang dilengkapi dengan kewenangan otonomi mestinya harus secepat mungkin menghadirkan solusi strategis untuk menjawab substansi problem sekaligus meredakan dan mengakhiri diskursus publik yang sedang berlangsung sehingga tidak membias ke mana-mana,” katanya.
Menurut UG, hingga kini belum terlihat kebijakan konkret Pemda SBT untuk mengatasi kesulitan akses pendidikan yang dialami anak-anak Dusun Wolok selama bertahun-tahun.
Ia juga menyoroti keberadaan sekolah filial atau kelas jauh di Dusun Wolok yang menurutnya merupakan inisiatif masyarakat dengan dukungan sekolah induk SD Negeri 08 Kilmury.
UG menilai keberadaan sekolah filial tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sebagai solusi sementara untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada anak-anak di wilayah tersebut.
“Bahkan bupati terkesan enggan merespon kehadiran sekolah filial Dusun Wolok yang diinisiasi oleh masyarakat dan disuport oleh sekolah induk SD Negeri 08 Kilmury sebagai satu langkah inovatif guna meminimalisir kesulitan tersebut,” ujarnya.
UG kemudian mempertanyakan arah kebijakan anggaran Pemda SBT. Ia mengklaim berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, terdapat alokasi anggaran hibah kepada yayasan selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.
Ia berpendapat, apabila sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan ruang belajar yang layak di Dusun Wolok, persoalan akses pendidikan dapat lebih cepat ditangani.
“Yang pada hemat beta (saya), jika anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tiga ruang belajar yang memadai sangatlah bisa dilakukan oleh dia (bupati),” ucapnya.
Lebih lanjut, UG menyoroti poin keempat dalam press release Pemda SBT. Menurutnya, poin tersebut menunjukkan pemerintah daerah belum memahami aspirasi masyarakat Dusun Wolok.
“Masyarakat Dusun Wolok berharap dalam waktu dekat Pemda dapat menyediakan ruang kelas baru yang layak untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah filial/kelas jauh, bukan sekolah baru sebagaimana yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan,” tegasnya.
UG menilai solusi yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya relatif sederhana. Pemerintah daerah, kata dia, cukup menyediakan ruang belajar yang layak serta memastikan proses belajar mengajar di sekolah filial berjalan secara teratur.
Ia menggambarkan kondisi anak-anak Dusun Wolok yang harus menempuh perjalanan sekitar lima kilometer untuk mendapatkan pendidikan.
“Anak-anak ini saban hari berangkat ke sekolah dengan bertaruh nyawa, menyebrangi sungai, berjalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 5 kilometer, menyusuri bibir pantai di bawah sengatan matahari, sering juga basah kuyup diterpa hujan deras dan untuk melindungi diri mereka hanya bisa berpayung dedaunan seadanya,” tuturnya.
Kondisi tersebut, menurut UG, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.
Ia pun mengaku kecewa dengan klarifikasi Pemda SBT yang dinilainya tidak menyentuh persoalan utama yang selama ini disuarakan masyarakat Dusun Wolok.
“Jangankan secara eksplisit, secara tersirat pun sama sekali tidak menyinggung substansi masalah, yakni kesulitan mengakses layanan pendidikan yang diderita anak didik Dusun Wolok selama ini,” katanya.
UG berharap Pemda SBT segera turun tangan dan menghadirkan solusi konkret. Ia menilai pembangunan ruang belajar yang layak di sekolah filial dapat menjadi langkah cepat sebelum pemerintah memikirkan solusi pendidikan jangka panjang bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Dalam hal ini kalau Sekda dan Jubir Pemda SBT tidak berempati dapat kita maklumi karena mereka bukan anak Negeri Ita Wotu Nusa. Tapi yang miris dan menyayat hati, justru bupati dan Kadis Pendidikan pun turut tak berempati,” tutup UG. (Sof)
