Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menerapkan mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dalam penanganan perkara pidana. Perkara dugaan percobaan pencurian di Kota Ambon menjadi kasus pertama yang diajukan melalui mekanisme tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung RI.
Ekspose penerapan mekanisme Plea Bargain itu digelar secara virtual di Ruang Video Conference Lantai II Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (29/7). Kegiatan dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, didampingi jajaran Kejati Maluku dan diikuti Kejaksaan Negeri Ambon serta seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Maluku.
Perkara yang diajukan adalah dugaan percobaan pencurian dengan tersangka Farhan Basyarahil alias Aan. Kasus tersebut terjadi di kawasan Ruko Batu Merah, Kota Ambon, dan disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP.
MenarikDibaca . . .
Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa tersangka diamankan warga saat diduga hendak melakukan aksi pencurian. Namun, aksinya gagal karena masyarakat lebih dahulu menangkapnya sebelum sempat membawa barang milik korban.
“Tersangka belum sempat mengambil barang milik korban karena lebih dahulu diamankan oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian,” ujar Riki.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena mengalami kesulitan ekonomi. Selama proses hukum berlangsung, tersangka juga dinilai kooperatif, mengakui seluruh perbuatannya secara sukarela tanpa tekanan, serta baru pertama kali berhadapan dengan hukum.
Menurut Riki, kondisi tersebut memenuhi syarat penerapan mekanisme Plea Bargain karena ancaman pidana yang dikenakan berada di bawah lima tahun penjara.
Sebagai konsekuensi atas pengakuan bersalah dan pelepasan hak untuk menjalani persidangan melalui mekanisme biasa, Tim Jaksa Penuntut Umum berkomitmen mengajukan tuntutan pidana yang lebih ringan kepada hakim tunggal.
“Tuntutan yang akan diajukan adalah pidana penjara selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh tersangka,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, meminta agar permohonan penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan.
“Kami memohon agar pengajuan mekanisme Pengakuan Bersalah dalam perkara ini dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari implementasi penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Setelah mendengarkan pemaparan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan yang telah dilaksanakan Jaksa Fasilitator, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Pelaksana Harian Direktur A JAM-Pidum, Agustian Sunaryo, menyatakan menyetujui permohonan tersebut.
Dengan persetujuan itu, tuntutan pidana yang telah disepakati selanjutnya akan diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
Rudy menegaskan, penerapan mekanisme Plea Bargain merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif tanpa mengesampingkan rasa keadilan.
“Melalui mekanisme Pengakuan Bersalah, Kejaksaan berkomitmen mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan pidana nasional,” tutupnya. (Erhan)
