Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menggagalkan dugaan praktik perdagangan dan penampungan satwa liar dilindungi di Kota Ambon. Dalam operasi yang dilakukan Tim Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), polisi mengamankan 57 ekor burung endemik dan satwa liar dilindungi dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Jalan Talaga Raja, Kecamatan Nusaniwe, Kamis (23/7).
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penampungan satwa liar tanpa izin di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim penyidik bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan puluhan burung endemik dalam kondisi hidup.
Rumah kontrakan tersebut diketahui dikuasai seorang pria berinisial EJL (46) yang berprofesi sebagai wiraswasta. Saat ini, EJL masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan pelanggaran terhadap ketentuan konservasi sumber daya alam hayati.
MenarikDibaca . . .
Selain mengamankan satwa, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas penampungan tersebut, yakni 20 sangkar burung berbagai ukuran, 18 tangkringan burung, dua kotak kayu tempat bertelur, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas kepemilikan maupun dugaan peredaran satwa.
Dari hasil pendataan sementara, puluhan burung yang diamankan terdiri atas berbagai spesies endemik bernilai konservasi tinggi, di antaranya sembilan ekor Nuri Ternate, 13 ekor Nuri Kepala Hitam Papua, 14 ekor Nuri Maluku, dua ekor Kakatua Maluku, satu ekor Kakatua Tanimbar, dua ekor Kakatua Jambul Kuning Kecil, dua ekor Kakatua Jambul Kuning Besar, serta sejumlah jenis nuri, kasturi, betet, bayan, dan perkici endemik lainnya.
Seluruh satwa tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan sekaligus penanganan lebih lanjut dengan melibatkan instansi teknis yang berwenang.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Priyanto, menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus memberantas perdagangan ilegal satwa liar.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam menegakkan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia. Burung-burung endemik merupakan kekayaan bangsa yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi sehingga wajib dilindungi. Kami akan mendalami seluruh rangkaian perkara ini secara profesional, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam kepemilikan maupun peredaran satwa liar tersebut,” tegasnya.
Menurut Budi, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta berkoordinasi dengan ahli konservasi untuk memastikan status perlindungan setiap spesies yang ditemukan.
Tak hanya itu, polisi juga akan menelusuri asal-usul satwa, mekanisme penguasaannya, hingga kemungkinan adanya jaringan perdagangan satwa liar yang lebih luas.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian sehingga dugaan tindak pidana tersebut dapat segera diungkap.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melindungi kekayaan hayati Indonesia.
“Polda Maluku mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga satwa liar yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Apabila mengetahui adanya dugaan perdagangan, penampungan, maupun kepemilikan satwa dilindungi yang tidak sesuai ketentuan, segera laporkan kepada kepolisian atau instansi terkait,” ujarnya.
Rositah menegaskan Polda Maluku akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan di bidang sumber daya alam, termasuk perdagangan satwa liar yang dilindungi.
Kasus tersebut kini ditangani sebagai dugaan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Polda Maluku menegaskan proses hukum dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang sedang diperiksa. (Tiar)
