Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar atau Jalan Lingkar Wokam di Kabupaten Kepulauan Aru terus bergulir.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali memeriksa dua orang ahli dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna memperkuat pembuktian dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp11,3 miliar.
Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (16/7). Kedua ahli yang diperiksa masing-masing berinisial MZ dan AZ. Keduanya dimintai keterangan terkait proyek pembangunan Jalan Lingkar Wokam Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru.
MenarikDibaca . . .
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara terpisah oleh tim penyidik.
“MZ selaku ahli dari Bappenas diperiksa mulai pukul 11.00 WIT hingga 16.00 WIT. Sedangkan AZ, juga ahli dari Bappenas, diperiksa mulai pukul 16.00 WIT sampai 19.00 WIT,” kata Ardy.
Pemeriksaan terhadap dua ahli tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti sebelum menentukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.
Dalam penyidikan ini, perhatian publik turut tertuju kepada Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kadel alias Timo, yang namanya ikut terseret. Berdasarkan hasil penyidikan, Timotius diduga memiliki keterkaitan dengan proyek senilai Rp36,7 miliar tersebut karena saat pekerjaan berlangsung diduga berperan sebagai kontraktor.
Sebelumnya, Timotius juga telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejati Maluku bersama puluhan saksi lainnya.
Mereka yang telah dimintai keterangan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ketua dan anggota Pokja, bendahara pengeluaran Dinas PUPR, konsultan pengawas, konsultan perencana, pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga sejumlah pegawai dari instansi terkait.
Sumber internal Kejati Maluku sebelumnya menyebutkan bahwa Timotius Kadel berpotensi menjadi salah satu calon tersangka dalam perkara tersebut. Namun, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka karena masih menunggu kecukupan alat bukti.
Kejati Maluku menegaskan bahwa penetapan tersangka sepenuhnya akan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku, proyek pembangunan Jalan Lingkar Wokam tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp11,3 miliar.
Ardy memastikan proses penyidikan masih terus berjalan. Tim penyidik juga tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil saksi-saksi tambahan apabila dibutuhkan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Dengan terus bertambahnya saksi yang diperiksa, termasuk dua ahli dari Bappenas, penyidikan kasus yang menyeret nama Bupati Kepulauan Aru itu kini memasuki tahap yang dinilai semakin krusial.
Publik pun menantikan langkah Kejati Maluku dalam menentukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas proyek yang diduga merugikan negara miliaran rupiah tersebut. (Tim)
