Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku-Maluku Utara dikabarkan telah menyelesaikan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon untuk periode anggaran 2020–2024.
Meski proses penghitungan telah rampung, hasil audit tersebut hingga kini belum diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon karena masih menjalani tahapan finalisasi dan reviu internal sesuai standar operasional prosedur (SOP) BPKP.
Seorang sumber di lingkungan auditor BPKP yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kualitas hasil audit menjadi prioritas sebelum dokumen resmi disampaikan kepada penyidik.
“Sudah selesai perhitungan. Mohon bersabar dan beri kami independensi dalam mendukung penegakan tindak pidana korupsi agar hasil kerja kami benar-benar berkualitas. Sesuai SOP, laporan harus melalui reviu berjenjang untuk memastikan mutu hasil audit. Setelah itu diajukan ke pusat sebelum dikirimkan ke Kejari Ambon,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Senin (13/7).
Dalam perkara ini, nilai dugaan kerugian keuangan negara disebut-sebut mencapai sekitar Rp19 miliar dari total pagu anggaran sekitar Rp177 miliar. Namun, angka tersebut masih menunggu penetapan resmi melalui hasil audit final BPKP.
Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Ambon, Sudarmono Tuhulele, membenarkan bahwa tim penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara sebagai salah satu syarat penting dalam proses penyidikan.
“Penyidik masih menunggu hasil audit PKN dari BPKP Maluku. Semoga dalam waktu dekat mereka selesai menghitung kerugiannya dan diserahkan kepada penyidik,” kata Sudarmono.
Dugaan Calon Tersangka
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut. Namun hingga kini, penyidik belum menetapkan satu pun tersangka.
Nama-nama yang beredar antara lain berinisial SR selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon, WAL selaku Manajer Keuangan, serta NR yang merupakan staf keuangan perusahaan.
Seorang sumber lain menyebutkan, ketiga nama tersebut masih sebatas dugaan dan belum memiliki status hukum sebagai tersangka.
“Ini masih bersifat dugaan. Namun dari proses penggeledahan dan penyitaan dokumen sebelumnya, ketiga orang tersebut ikut menjadi objek penggeledahan dan telepon genggam mereka juga telah disita penyidik,” ujar sumber tersebut.
Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti
Sebelumnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik Kejari Ambon pada 16 Mei 2025 melakukan penggeledahan di Kantor PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon serta di kediaman Manajer Keuangan perusahaan.
Penggeledahan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ambon bersama jajaran jaksa dari bidang tindak pidana khusus, intelijen, dan pidana umum.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen penting serta telepon genggam milik Direktur Utama PT Dok Waiame.
Di kediaman Manajer Keuangan, penyidik turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya enam jam tangan, 42 tas bermerek, satu kotak perhiasan, serta telepon genggam.
Sehari kemudian, penyidik juga menyita satu unit mobil Hyundai Creta N Line warna merah beserta dokumen kendaraan.
Sementara itu, dari staf keuangan berinisial NR, penyidik menerima penyerahan satu unit mobil Toyota Calya, 10 tas bermerek, satu unit treadmill, serta uang tunai sebesar Rp1 miliar yang diserahkan oleh Manajer Keuangan PT Dok Waiame.
Seluruh barang bukti tersebut disita berdasarkan surat perintah penyitaan dan kini menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.
Dengan rampungnya audit kerugian negara oleh BPKP, penyidik Kejari Ambon diperkirakan akan segera menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila seluruh alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. (Erhan)















