Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat (SBB) mengeksekusi mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, Drs. Joseph Rahanten, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, Selasa (7/7 ).
Eksekusi dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5947 K/Pid.Sus/2026 tanggal 18 Juni 2026 berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekutor Izaak Mukitta, SH, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.
MenarikDibaca . . .
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Seram Bagian Barat, Ferdinanda Enike Tupan, SH, mengatakan Joseph Rahanten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
“Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020,” kata Ferdinanda.
Menurutnya, selama proses persidangan berlangsung, terpidana melalui penasihat hukumnya terus mengajukan berbagai upaya hukum dengan meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Permohonan bebas murni (vrijspraak) diajukan sejak persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ambon, hingga kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Namun, seluruh upaya tersebut berakhir setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Melalui putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap ini, hukum dan keadilan resmi ditegakkan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung secara tegas mengesahkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terpidana, sekaligus menjadi wujud keadilan nyata bagi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdampak langsung oleh penyimpangan anggaran di tengah masa krisis pandemi Covid-19,” ujarnya.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun kepada Joseph Rahanten. Selain itu, terpidana diwajibkan membayar denda sebesar Rp400 juta.
Apabila denda tersebut tidak dibayar sesuai ketentuan, harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari.
Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga menghukum terpidana membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.283.726.000. Pembayaran uang pengganti wajib dilakukan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Jika tidak dipenuhi, jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset milik terpidana. Apabila nilai aset tidak mencukupi, sisa uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.
Ferdinanda menegaskan, pelaksanaan eksekusi pidana badan bukan menjadi akhir dari penanganan perkara. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat akan melanjutkan proses pemulihan kerugian negara melalui penelusuran aset milik terpidana.
“Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat akan segera berfokus pada langkah-langkah asset tracing atau penelusuran aset milik terpidana. Langkah ini krusial guna memastikan pemulihan kerugian keuangan negara senilai Rp4,2 miliar dapat berjalan maksimal melalui mekanisme sita dan lelang sebagaimana diperintahkan Mahkamah Agung,” tutup Ferdinanda.(Wan)
