Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali melanjutkan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar atau yang dikenal sebagai Jalan Lingkar Wokam di Kabupaten Kepulauan Aru.
Kali ini, penyidik memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Aru berinisial JU sebagai saksi pada Kamis (11/6). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperdalam penyidikan terkait proyek yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp11,3 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, mengatakan, selain Sekda Aru, terdapat lima saksi lainnya yang juga diperiksa dalam perkara tersebut.
MenarikDibaca . . .
“Pemeriksaan saksi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, ada enam orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara pekerjaan Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018. Salah satunya JU selaku PNS atau Sekda Kabupaten Kepulauan Aru,” kata Ardy.
Menurut Ardy, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur tersebut.
Penyidik terus menelusuri seluruh tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Keterangan para saksi dinilai penting untuk mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam proyek tersebut.
Kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Wokam menjadi salah satu perkara yang saat ini mendapat perhatian serius dari Kejati Maluku. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku, proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp11,3 miliar.
Sejauh ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga pihak perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Nama Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, juga telah beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik. Selain itu, sejumlah pejabat teknis yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut turut diperiksa guna mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Pemeriksaan terhadap Sekda Aru dinilai penting mengingat posisinya sebagai pejabat tertinggi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Penyidik mendalami sejumlah informasi terkait proses administrasi, kebijakan, dan pengelolaan proyek pada saat pekerjaan dilaksanakan.
Hingga kini, Kejati Maluku masih terus mengumpulkan alat bukti dan memperdalam keterangan para saksi. Meski telah memeriksa banyak pihak, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Namun demikian, Kejati Maluku memastikan proses penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh fakta hukum terungkap dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus Jalan Lingkar Wokam sendiri menjadi perhatian publik karena proyek tersebut merupakan infrastruktur strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Namun dalam pelaksanaannya, proyek itu diduga sarat penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.
Enam Saksi Mangkir
Sebelumnya, Tim Penyidik Kejati Maluku juga mengungkap bahwa enam saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (10/6) tidak memenuhi panggilan penyidik.
Keenam saksi tersebut masing-masing berinisial MA selaku Direksi Lapangan sekaligus anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), JDT sebagai pelaksana pekerjaan konsultan pengawas, I selaku Pimpinan Cabang Ambon PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), RL dan YK sebagai Panitia Peneliti Kontrak, serta D yang merupakan Direktur Konsultan Perencana Pola Sarana Dimensi.
“Pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026, ada enam orang yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara pekerjaan Jalan Tunguwatu-Gorar-Lau Lau-Kobraur-Nafar pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018. Namun mereka tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” ujar Ardy.
Meski demikian, penyidik memastikan proses penyidikan tidak terhambat. Keenam saksi tersebut akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
“Tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap enam saksi itu,” katanya.
Bupati Aru Kembali Diperiksa
Sehari sebelumnya, Selasa (9/6/2026), penyidik Kejati Maluku kembali memeriksa Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, terkait perkara yang sama.
Selain Timotius, penyidik juga memeriksa mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru berinisial EAP.
Ardy membenarkan pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan durasi yang berbeda.
“Hari ini tim penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni TK selaku Bupati Kepulauan Aru dan EAP selaku mantan Plt Kadis PUPR Kabupaten Kepulauan Aru,” ujarnya.
Timotius Kaidel diketahui menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam, mulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIT. Sementara EAP diperiksa selama tiga jam, yakni dari pukul 12.00 hingga 15.00 WIT.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemeriksaan terhadap Timotius Kaidel tersebut merupakan yang kedua kalinya sejak perkara Jalan Lingkar Wokam ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp11,3 miliar, publik kini menanti langkah lanjutan Kejati Maluku, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam perkara yang menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru tersebut.(Tim)
