Praktisi hukum sekaligus Managing Partner AVT Law Office, Alfred V. Tutupary, SH., CCL., menyoroti proses penyidikan kasus pengeroyokan brutal terhadap Abdullah Mahu yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku.
Alfred menilai penanganan perkara tersebut menimbulkan tanda tanya karena telah berjalan lebih dari satu bulan tanpa penangkapan para tersangka, sementara rekonstruksi perkara telah digelar dengan menggunakan peran pengganti.
Menurutnya, berdasarkan fakta yang terungkap ke publik, penyidik telah mengantongi identitas tujuh terduga pelaku. Namun hingga kini belum dilakukan upaya paksa berupa penangkapan.
MenarikDibaca . . .
“Alih-alih melakukan upaya paksa, penyidik justru menggelar rekonstruksi menggunakan peran pengganti. Langkah ini merupakan anomali, maladministrasi, dan preseden buruk dalam penegakan hukum,” kata Alfred, Kamis (11/6).
Ia menjelaskan, untuk menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan, penyidik hanya membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kasus kekerasan fisik, visum et repertum korban dan keterangan saksi di tempat kejadian perkara sudah dapat menjadi dasar untuk menetapkan adanya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Alfred, apabila alat bukti telah mencukupi, penyidik seharusnya segera meningkatkan status perkara melalui gelar perkara untuk penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan upaya paksa guna mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
“Menunda penangkapan padahal identitas pelaku telah jelas merupakan tindakan yang berpotensi mencederai asas peradilan cepat (speedy trial),” ujarnya.
Rekonstruksi Tanpa Kehadiran Tersangka
Alfred juga mengkritisi pelaksanaan rekonstruksi tanpa kehadiran para tersangka yang hingga kini belum ditangkap maupun berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Menurut dia, rekonstruksi pada hakikatnya merupakan teknik pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka, keterangan saksi, dan alat bukti di lokasi kejadian.
“Penggunaan peran pengganti pada umumnya dilakukan apabila tersangka berstatus DPO atau secara tegas menolak memperagakan adegan. Jika dilakukan sejak awal tanpa kehadiran tersangka, hal itu berpotensi menimbulkan kesan sebagai kosmetik birokrasi untuk menutupi lambannya proses penahanan,” katanya.
Ia juga menyoroti penggunaan botol galon yang dicor semen dalam aksi penganiayaan tersebut. Menurutnya, penggunaan benda tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang serius dalam tindak pidana yang terjadi.
Alfred berpendapat perbuatan itu dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, termasuk pasal-pasal yang mengatur kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain.
“Ancaman pidana dari pasal-pasal tersebut memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Membiarkan para pelaku bebas berkeliaran berpotensi membahayakan korban dan menimbulkan intimidasi terhadap saksi,” ujarnya.
Desak Evaluasi dan Pengawasan Internal
Alfred menilai lambannya penanganan perkara tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan.
Karena itu, ia mendesak Kapolda Maluku untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran Ditreskrimum dan memerintahkan penjemputan paksa terhadap para tersangka sesuai kewenangan hukum acara pidana.
Selain itu, ia meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik maupun ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan.
Ia juga meminta Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) mengambil langkah pengawasan dengan menggelar gelar perkara khusus yang melibatkan keluarga korban maupun kuasa hukum guna menjamin transparansi penanganan kasus.
“Hukum tidak boleh tumpul di tahap penyidikan dan tajam ke bawah. Kelambanan dalam merespons kejahatan kekerasan yang brutal hanya akan menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegas Alfred.
Rekonstruksi Digelar dengan Peran Pengganti
Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Maluku menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan terhadap Abdullah Mahu (19), korban penganiayaan yang terjadi di Lorong Alaka, Air Kuning, Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Rekonstruksi berlangsung pada Rabu (10/6) dan dipimpin Kanit II Subdit III Ditreskrimum Polda Maluku, Iptu B. Sianturi. Kegiatan dimulai pukul 11.14 WIT dan berakhir sekitar pukul 12.39 WIT.
Korban bersama keluarga turut hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi. Sementara tujuh tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut belum berhasil diamankan sehingga perannya diperagakan oleh anggota tim penyidik Ditreskrimum Polda Maluku.
Dalam rekonstruksi itu, penyidik memperagakan 14 adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 11 Mei 2026 sekitar pukul 02.20 WIT.
Adegan yang paling menyita perhatian terjadi pada adegan ke-13 dan ke-14. Pada adegan ke-13 diperagakan aksi pemukulan terhadap korban menggunakan botol galon yang dicor semen. Sedangkan pada adegan ke-14, korban kembali dipukul menggunakan balok kayu yang diarahkan ke bagian kepala.
Sebelumnya, pada 2 Juni 2026, Ditreskrimum Polda Maluku telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka masing-masing berinisial GHW (16) yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum, MT, MTT, J, U, LZK, dan MM.
Hingga kini, penyidik masih melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum ditangkap. (Tim)
