Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali memeriksa Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar atau Jalan Lingkar Wokam senilai Rp11,3 miliar, Selasa (9/6).
Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Aru itu dilakukan bersamaan dengan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru berinisial EAP.
Keduanya dimintai keterangan oleh penyidik dalam rangka mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Wokam Tahun Anggaran 2018 yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.
MenarikDibaca . . .
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.
“Hari ini tim penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni TK selaku Bupati Kepulauan Aru dan EAP selaku mantan Plt Kadis PUPR Kabupaten Kepulauan Aru,” kata Ardy kepada wartawan.
Menurut Ardy, pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan durasi yang berbeda. Timotius Kaidel menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam, sementara EAP diperiksa selama tiga jam.
“Bupati diperiksa mulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIT, sedangkan mantan Plt Kadis PUPR diperiksa dari pukul 12.00 sampai 15.00 WIT,” ujarnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperdalam keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek yang kini menjadi sorotan publik di Kabupaten Kepulauan Aru.
Kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Wokam sendiri telah bergulir cukup lama di Kejati Maluku. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku, proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp11,3 miliar.
Penyidik terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menariknya, ini bukan kali pertama Timotius Kaidel diperiksa penyidik. Informasi yang dihimpun, pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kalinya bagi Bupati Aru sejak penyidikan perkara tersebut ditingkatkan.
Intensitas pemeriksaan terhadap Timotius Kaidel memunculkan spekulasi bahwa penyidik tengah mendalami peran dan tanggung jawabnya dalam proyek yang dikerjakan saat dirinya masih memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Meski demikian, hingga saat ini Kejati Maluku belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih fokus melengkapi alat bukti dan menelaah hasil pemeriksaan para saksi sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.
Sumber di lingkungan penegak hukum menyebutkan, pemeriksaan terhadap pejabat aktif dan mantan pejabat teknis menjadi bagian penting dalam mengurai proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban proyek yang kini diduga bermasalah tersebut.
Dengan kerugian negara yang mencapai Rp11,3 miliar, publik kini menanti langkah lanjutan Kejati Maluku, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam perkara yang menyeret sejumlah nama penting di Kabupaten Kepulauan Aru itu. (Tim)
