Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di Kecamatan Banda dan Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Krisis pasokan yang terus berulang membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM, sementara harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga menghambat aktivitas ekonomi, transportasi, perikanan, hingga sektor pariwisata.
Keterbatasan pasokan membuat sebagian warga terpaksa mendatangkan BBM dari Pulau Seram yang berjarak sekitar 80 mil laut dari Kepulauan Banda. Jarak distribusi yang cukup jauh menyebabkan biaya pengangkutan meningkat sehingga harga jual di tingkat pengecer ikut melambung.
Saat ini, BBM eceran dijual hingga Rp30.000 per liter. Sementara BBM yang dikemas dalam botol air mineral berukuran 1.500 mililiter dipasarkan dengan harga mencapai Rp40.000 per botol.
Ironisnya, meski dijual dengan harga tinggi, stok BBM tetap sangat terbatas. Warga harus mengantre sejak pagi selama berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya pulang dengan tangan kosong karena persediaan telah habis.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nelayan kesulitan melaut akibat tidak memperoleh solar maupun bensin untuk mengoperasikan perahu. Transportasi laut dan darat juga terganggu, sementara pelaku usaha mikro mengaku mengalami hambatan karena aktivitas distribusi barang ikut terpengaruh.
Tak hanya itu, kelangkaan BBM juga dikhawatirkan mengganggu sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Banda.
Warga Desa Dwiwarna, Budiono Senen, mengatakan krisis BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah mengganggu hampir seluruh aktivitas masyarakat.
“Nelayan kesulitan melaut karena tidak mendapatkan BBM. Pengendara ojek juga kesulitan memperoleh bahan bakar untuk bekerja. Kondisi serupa dialami para guru dan siswa yang harus berangkat ke sekolah. Kelangkaan BBM ini sudah sangat mengganggu aktivitas dan kehidupan masyarakat. Kami berharap pemerintah segera menormalkan pasokan BBM agar warga tidak lagi harus membeli BBM dari Pulau Seram dengan biaya yang jauh lebih mahal,” kata Budiono, Jumat (24/7).
Menurut Budiono, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM ke Banda kembali normal. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus berulang karena memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat kepulauan.
Selain memastikan distribusi berjalan lancar, masyarakat juga meminta pemerintah menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Kepulauan Banda. Selama ini, keterbatasan infrastruktur distribusi dinilai menjadi salah satu penyebab pasokan BBM di wilayah kepulauan sering terganggu.
Budiono juga berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang berasal dari Banda itu, dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Harapan kami pemerintah mampu mengatasi persoalan ini. Untuk mencegah kelangkaan BBM terus berulang, perlu ada penambahan SPBU yang lokasinya berada di wilayah kepulauan. Apalagi Menteri ESDM merupakan putra asal Banda. Kami berharap beliau dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan,” ujarnya.
Pantauan di sejumlah titik penjualan BBM eceran di Banda Naira menunjukkan antrean warga telah terjadi sejak pagi hari. Namun, karena stok yang terbatas, banyak masyarakat tidak kebagian BBM meski telah menunggu selama berjam-jam.
Masyarakat menilai wilayah kepulauan membutuhkan sistem distribusi energi yang berbeda dengan daerah daratan. Penguatan rantai pasok serta penambahan SPBU dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa BBM selalu tersedia sehingga nelayan bisa melaut, transportasi berjalan lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak lumpuh,” tutup Budiono. (Kar)
















