Proyek pembangunan lanjutan Dermaga TNI AL Tawiri di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, berpotensi mengalami keterlambatan dari jadwal kontrak.
Proyek yang dikerjakan PT Loeh Raya Perkasa tersebut mencakup pembangunan sejumlah fasilitas tambahan, termasuk pekerjaan slipway dan beaching plate dengan nilai kontrak atau HPS lebih dari Rp18 miliar.
Informasi yang dihimpun netmaluku.com menyebutkan, hingga Jumat (30/10), aktivitas pekerjaan di lokasi mulai berkurang, sementara sejumlah material konstruksi masih terlihat berada di area proyek.
MenarikDibaca . . .
Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan adanya perubahan dalam perencanaan pekerjaan lanjutan, khususnya pada pekerjaan slipway dan beaching plate.
Sumber internal di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, perubahan perencanaan tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya adendum terhadap kontrak pekerjaan.
“Ada perubahan dalam perencanaan lanjutan, terutama pada pekerjaan slipway dan beaching plate. Ini yang membuat ada proses adendum pada kontrak kerja,” kata sumber itu.
Ia menjelaskan, evaluasi kembali dilakukan terhadap perencanaan pekerjaan untuk menyesuaikan desain dengan kondisi aktual di lapangan.
Proyek pembangunan Dermaga TNI AL Tawiri sendiri sebelumnya dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Maret 2017 dan diresmikan pada Januari 2019.
Pengembangan fasilitas dermaga kemudian kembali dilakukan, termasuk pembangunan slipway dan beaching plate yang dilelang melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum pada 2025.
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, perubahan kondisi lapangan maupun desain dapat berdampak terhadap jadwal pekerjaan apabila membutuhkan penyesuaian terhadap dokumen kontrak dan pekerjaan fisik.
Selain persoalan waktu pelaksanaan, pengelolaan pekerjaan oleh kontraktor utama maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi pengawasan dan pengendalian mutu.
Pengawasan yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas pekerjaan, terutama apabila terdapat perbedaan antara spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak dengan pelaksanaan di lapangan.
Karena itu, evaluasi terhadap jadwal, metode pelaksanaan, sumber daya, serta kesesuaian pekerjaan dengan desain dan spesifikasi teknis menjadi penting untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Dalam konteks pengadaan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, termasuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal, spesifikasi, dan ketentuan kontrak.
Sementara itu, satuan kerja juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Hingga kini netmaluku belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak BPJN Maluku maupun kontraktor terkait penyebab keterlambatan, progres pekerjaan terkini, serta target penyelesaian proyek setelah adanya perubahan perencanaan.
Evaluasi terhadap proyek tersebut diharapkan dapat memastikan pekerjaan lanjutan Dermaga TNI AL Tawiri tetap memenuhi standar teknis, kualitas konstruksi, serta ketentuan kontrak yang berlaku. (Wan)
