Penyelidikan kasus dugaan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong yang menyeret sekitar 20 pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki batas akhir pada Jumat (6/11).
Tim penyelidikan yang dibentuk Inspektorat Kota Ambon atas perintah Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang memiliki andil dalam proses penerbitan SK kenaikan pangkat bodong yang mencatut nama dan tanda tangan elektronik Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Namun, menjelang berakhirnya proses penyelidikan, muncul informasi dari seorang penelepon misterius yang mengungkap dugaan adanya upaya pengalihan tanggung jawab kepada salah satu pihak.
MenarikDibaca . . .
Dalam percakapan tersebut, penelepon menyebut GS berpotensi menjadi pihak yang dikorbankan dalam kasus ini. GS disebut akan dijadikan tersangka karena berani membuka informasi mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan SK.
Menurut penelepon, langkah tersebut diduga dilakukan untuk menutupi kesalahan sejumlah oknum di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
Bahkan, penelepon tersebut menegaskan bahwa GS harus bersiap menghadapi hasil keterangan pers Pemerintah Kota Ambon yang dijadwalkan pada Jumat, 6 November 2026.
Dalam percakapan melalui nomor 0823XXXX7565, penelepon menyampaikan bahwa hasil investigasi pemerintah kota nantinya akan mengarah kepada GS.
“Dari investigasi yang akan dipublikasikan Pemerintah Kota bahwa Gita Siregar yang akan dikorbankan karena sudah berani buka suara, tentang GS akan jadi tersangka karena sudah berani membongkar tentang praktik pungli SK yang selama ini ditutup-tutupi. Dan kenapa sampai buka suara begitu ke tim Inspektorat?” demikian isi percakapan tersebut.
Penelepon kemudian menyampaikan bahwa identitasnya tidak perlu diketahui dan meminta GS mempersiapkan diri menghadapi hasil keterangan pers pemerintah kota.
“Seng perlu tau beta siapa, yang lebih pentingnya G siap diri untuk hasil keterangan pers dari Pemkot nanti,” ujarnya.
Ia juga menyebut suara GS tidak akan didengar karena yang bersangkutan bukan ASN. Menurutnya, hasil penyelidikan yang diumumkan pemerintah kota nantinya bukan lagi berfokus pada kasus SK bodong, melainkan dugaan pungli SK yang dilakukan oleh GS.
“Seng perlu jelaskan hal itu karena suara G seng akan didengar karena G bukan ASN dan hasil besok (hari ini Jumat, 06 November 2026) pun bukan lagi tentang SK Bodong tetapi pungli SK yang dilakukan oleh Non ASN yaitu GS. Dengan begitu pemerintah kota beserta ASN nama baiknya akan pulih,” demikian pernyataan penelepon tersebut.
Sebelumnya, NetMaluku memperoleh sejumlah data hasil pemeriksaan yang dinilai sarat kepentingan oknum tertentu di lingkungan BKPSDM Kota Ambon.
Data tersebut disebut berpotensi mengungkap dugaan praktik pungli hingga persoalan penerbitan SK bodong. Tidak hanya itu, terdapat pula persoalan terkait PPPK serta SK dan sertifikasi uji kompetensi (UKOM) sejumlah ASN yang beberapa bulan lalu dilantik Wali Kota Ambon untuk menduduki jabatan fungsional.
Di sisi lain, proses penyelidikan oleh tim Inspektorat juga dinilai belum menunjukkan kesamaan pemahaman di antara anggota tim. Padahal, sejumlah keterangan dan bukti yang telah disampaikan dinilai perlu menjadi perhatian dalam mengungkap persoalan tersebut.
Proses pemeriksaan bahkan disebut lebih banyak berputar pada besar kecilnya uang yang diterima, bukan menelusuri secara menyeluruh sistem dan mekanisme pengajuan SK, proses penerbitan hingga bagaimana SK tersebut sampai ke tangan para ASN yang menjadi korban. (Tim)
