Pengurusan kredit pensiunan seorang guru di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, berujung pengaduan hukum ke Polres Maluku Tengah. Persoalan ini mencuat setelah muncul dugaan perbedaan antara nominal kredit yang disebut dicairkan dengan jumlah uang yang diterima pemohon.
Guru bernama Abdul Samad Kumkelo, warga Desa Laimu, Kecamatan Teluti, melalui kuasa hukumnya, Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., mengadukan Tresya Pattileamonia atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui Law Office Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H. & Associate berdasarkan surat Nomor 025/LP-PENG/AST/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.
MenarikDibaca . . .
Dalam dokumen pengaduan, kuasa hukum meminta polisi mengusut proses pengajuan dan pencairan kredit, termasuk menelusuri aliran dana serta dokumen perbankan yang berkaitan dengan fasilitas kredit atas nama kliennya.
Persoalan bermula pada September 2024 ketika Abdul Samad berencana mengajukan kredit pensiunan. Menurut keterangan pelapor, saat itu dirinya mempercayakan pengurusan kredit kepada Tresya Pattileamonia yang diketahui bekerja sebagai pegawai Bank Negara Indonesia (BNI).
Namun, pelapor mengaku kemudian diarahkan untuk mengajukan kredit melalui Bank Capital cabang Makassar.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada kuasa hukum, pelapor menyebut terlapor menyampaikan bahwa pengajuan melalui BNI tidak akan menghasilkan pinjaman dalam jumlah besar.
“Tidak usah kredit di Bank BNI, nanti nilainya kecil. Kredit di Bank Capital cabang Makassar,” kata pelapor kepada netmaluku, Jumat (30/10).
Setelah proses pengajuan berlangsung, muncul persoalan mengenai besaran kredit yang sebenarnya disetujui dan jumlah dana yang diterima Abdul Samad.
Dalam dokumen pengaduan terdapat keterangan mengenai dugaan pencairan kredit hingga Rp500 juta. Namun, pelapor mengaku memperoleh informasi bahwa kredit yang dicairkan hanya sekitar Rp200 juta, sementara uang yang diberikan kepadanya oleh terlapor disebut sebesar Rp20 juta.
Selain itu, kronologi pengaduan juga memuat keterangan mengenai pencairan sekitar Rp220 juta, sedangkan dana yang diterima pelapor disebut sekitar Rp102 juta. Sisa dana tersebut dijelaskan sebagai pembayaran angsuran bulanan.
Perbedaan angka ini menjadi persoalan yang diminta kuasa hukum untuk dibuktikan melalui dokumen resmi perbankan.
Kuasa hukum mempertanyakan berapa sebenarnya nilai kredit yang disetujui, berapa dana yang masuk ke rekening, berapa jumlah yang diterima kliennya, serta ke mana sisa dana pencairan tersebut mengalir.
Buku Rekening Diduga Belum Dikembalikan
Persoalan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan nominal pencairan. Pelapor juga mengadukan dugaan penguasaan buku rekening miliknya oleh terlapor yang disebut belum dikembalikan.
Akibatnya, pelapor mengaku kesulitan mengakses rekening koran dan mutasi transaksi untuk memastikan pergerakan dana kredit tersebut.
Dokumen pengajuan dan perjanjian kredit, bukti persetujuan pencairan, serta rincian pembayaran angsuran juga menjadi bagian yang diminta kuasa hukum untuk ditelusuri.
Menurut kuasa hukum, dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah pencairan dan penggunaan dana telah sesuai dengan persetujuan pemilik kredit.
Mereka meminta penyidik memeriksa rekening koran, bukti transfer, riwayat penarikan tunai, serta transaksi yang berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut.
Pihak perbankan yang terlibat juga diharapkan memberikan keterangan resmi mengenai proses pengajuan, persetujuan, pencairan, dan pembayaran angsuran.
Kuasa Hukum Minta Polres Malteng Jaga Objektivitas
Selain meminta pengusutan aliran dana, tim kuasa hukum turut menyoroti pentingnya objektivitas penanganan pengaduan.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima tim kuasa hukum, Tresya Pattileamonia disebut merupakan anggota Bhayangkari, sedangkan suaminya bertugas di Polres Maluku Tengah.
Kondisi tersebut membuat kuasa hukum meminta agar pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, dan tidak dipengaruhi hubungan keluarga maupun kedekatan dengan institusi kepolisian.
Mereka menegaskan, penyampaian informasi tersebut bukan berarti menuduh Polres Maluku Tengah telah berpihak. Namun, langkah antisipasi diperlukan agar tidak muncul persepsi konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
Kuasa hukum juga meminta Kapolres Maluku Tengah memastikan seluruh pihak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Abdul Safri Tuakia Minta Aliran Dana Dibongkar
Abdul Safri Tuakia bersama tim kuasa hukum yang terdiri dari Herman Masry, S.H., Umar L. Tuasikal, S.H., M.H., dan La Ridwan Karim, S.H., menegaskan pengaduan tersebut ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kliennya.
Mereka meminta polisi tidak hanya memeriksa keterangan para pihak, tetapi juga menelusuri seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pencairan kredit.
Menurut tim kuasa hukum, persoalan utama yang harus dijawab adalah kesesuaian antara nominal kredit yang disetujui, jumlah dana yang dicairkan, uang yang diterima pelapor, serta pihak yang menguasai sisa dana.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, mereka meminta perkara diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal pengaduan tersebut sampai seluruh persoalan mengenai pencairan kredit, dokumen perbankan, dan aliran dana memperoleh kejelasan. (Tim)
