Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mengusut dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku tahun anggaran 2025.
Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati Maluku telah memanggil dan memeriksa sejumlah orang di lingkungan Disdikbud Maluku terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dengan nilai anggaran sekitar Rp4,6 miliar.
Pemeriksaan tersebut menjadi langkah awal penyidik untuk menelusuri penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas yang diduga bermasalah.
MenarikDibaca . . .
Kepala Disdikbud Maluku, Dr. Sarlota Singerin, membenarkan adanya pemanggilan sejumlah staf oleh penyidik Kejati Maluku.
“Sudah ada pemanggilan beberapa staf dalam minggu ini,” kata Sarlota saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/10).
Sarlota belum merinci identitas maupun jumlah staf yang telah diperiksa. Namun, ia memastikan pemeriksaan masih berlanjut karena sejumlah pegawai lainnya dijadwalkan menghadap penyidik.
“Besok juga ada yang harus menghadap lagi, ya, untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas Disdikbud Maluku periode Januari hingga Oktober 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp4,6 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat anggaran belanja yang diduga belum dapat dipertanggungjawabkan secara memadai. Sejumlah transaksi juga disebut tidak dilengkapi bukti pendukung yang sah dan lengkap sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Dugaan tersebut kini ditelusuri penyidik untuk memastikan apakah perjalanan dinas yang menggunakan anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan, siapa yang menerima dan menggunakan dana, serta bagaimana pertanggungjawaban anggarannya.
Kasus ini diketahui mencuat ketika Disdikbud Maluku berada di bawah kepemimpinan James Leiwakabessy sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas.
Sementara itu, Plh. Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ajid Latuconsina, belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan maupun jumlah orang yang telah dimintai keterangan.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan SPPD fiktif tersebut, Ajid meminta publik menunggu keterangan resmi dari Kejati Maluku.
“Soal ini nanti ada saatnya kami rilis ya,” katanya.
Dengan pemeriksaan sejumlah orang di lingkungan Disdikbud Maluku, Kejati Maluku kini tengah menelusuri dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, yang tidak bisa dipertangungjawabkan itu. (Tim)
