Aliansi Mahasiswa Jargaria Maluku mengultimatum Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk melakukan supervisi terhadap penanganan tiga perkara yang masih bergulir di Polres Kepulauan Aru.
Tiga perkara yang menjadi sorotan mahasiswa yakni dugaan penyalahgunaan dana hibah PSDKU Aru senilai Rp82 miliar, kasus Jembatan Marbali, dan persoalan Dermaga Jerol.
Penanggung Jawab Aksi Aliansi Mahasiswa Jargaria Maluku, Abdullah Basafin, mengatakan desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kepulauan Aru, Jumat (2/10).
MenarikDibaca . . .
“Kami meminta Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan supervisi dan gelar perkara secara terbuka sesuai ketentuan hukum,” kata Abdullah.
Ia mengatakan supervisi diperlukan untuk mengetahui secara jelas perkembangan penanganan ketiga perkara tersebut, termasuk status hukum, hasil pemeriksaan, alat bukti yang telah dikumpulkan, dan langkah hukum selanjutnya.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Kepulauan Aru.
Beri waktu satu minggu
Abdullah mengatakan mahasiswa memberikan waktu satu minggu kepada Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan supervisi dan gelar perkara terhadap tiga kasus tersebut.
“Kami memberikan waktu satu minggu kepada Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan supervisi dan gelar perkara terhadap sejumlah kasus yang masih ditangani Polres Kepulauan Aru,” ujarnya.
Mahasiswa, kata dia, meminta aparat menjelaskan apakah perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan, telah ditemukan indikasi tindak pidana, atau belum memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ia menegaskan desakan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta proses penegakan hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Soroti dana hibah dan proyek infrastruktur
Dugaan penyalahgunaan dana hibah PSDKU Aru senilai Rp82 miliar menjadi salah satu perkara yang disoroti dalam aksi tersebut.
Selain itu, mahasiswa meminta kejelasan mengenai penanganan kasus Jembatan Marbali dan persoalan Dermaga Jerol, terutama terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Abdullah mengatakan dugaan-dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum.
Jika ditemukan bukti tindak pidana atau kerugian negara, mahasiswa meminta aparat mengambil langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila penyelidikan tidak menemukan unsur pidana, mahasiswa meminta aparat menyampaikan hasil penanganannya kepada publik.
Mahasiswa akan kawal proses hukum
Aliansi Mahasiswa Jargaria Maluku menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan ketiga perkara tersebut.
Abdullah mengatakan pengawalan dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan negara, pembangunan infrastruktur, dan penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Publik Aru menunggu kepastian hukum, bukan sekadar kabar tentang proses penanganan perkara,” katanya. (Tim)
