Polda Maluku membentuk tim untuk mengantisipasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan menyusul munculnya antrean kendaraan di beberapa SPBU di wilayah Maluku.
Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto mengatakan, antrean yang terjadi saat ini didominasi kendaraan logistik. Menurutnya, pengaturan dilakukan agar distribusi BBM tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik. Memang ada pengaturan di situ,” kata Dadang kepada wartawan seusai rapat koordinasi bersama Pertamina dan Pemerintah Daerah Maluku di Mapolda Maluku, Tantui, Ambon, Senin (14/9).
MenarikDibaca . . .
Polda Maluku, kata Dadang, terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi BBM.
Pertamina nantinya akan memberikan penjelasan mengenai kondisi stok, jaminan ketersediaan pasokan, hingga mekanisme distribusi BBM di wilayah Maluku.
Di sisi lain, polisi juga mewaspadai potensi tindak pidana penyalahgunaan BBM atau illegal oil. Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah pengisian BBM secara berulang menggunakan sarana tertentu.
“Memang ada beberapa hal yang perlu kami antisipasi, khususnya dari bidang saya, yaitu terkait masalah tindak pidana illegal oil. Ada modus-modus tertentu, misalnya melakukan pengisian BBM secara berulang kali. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya sudah menurunkan tim,” ujar Dadang.
Tim tersebut akan bekerja sama dengan Pertamina, pengelola SPBU, dan TNI untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasan difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan terjadi penyalahgunaan saat proses pengisian BBM.
Polda Maluku Perkuat Pengawasan CCTV
Dadang juga meminta pengawasan melalui kamera pemantau atau CCTV di SPBU diperkuat. CCTV dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi.
“Terutama yang menjadi titik rawan adalah pada saat pelaksanaan pengisian. Karena itu, tadi saya meminta agar CCTV juga dipasang. Bisa saja ada pihak yang menggunakan barcode secara berulang-ulang,” katanya.
Menurut Dadang, sistem pembelian BBM saat ini telah menggunakan tanda nomor kendaraan (TNK) dan barcode sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Meski begitu, potensi penyalahgunaan masih tetap ada. Karena itu, pengawasan langsung di lapangan dinilai perlu diperketat.
“Kemungkinan penyalahgunaan tetap ada. Karena itu, tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan akan terus bekerja untuk memastikan penyalahgunaan, khususnya BBM bersubsidi, dapat dikendalikan, bahkan kalau memungkinkan ditiadakan,” tegas Dadang.
Polda Maluku memastikan pengawasan akan terus dilakukan bersama Pertamina, pengelola SPBU, TNI, dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap aman dan lancar serta memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. (Tiar)
