Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Muhammat Marasabessy alias Mat (MM), resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Senin (31/8).
Mat ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Kejati Maluku sejak sekitar pukul 12.00 WIT hingga petang. Ia diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, Maluku Tengah, pada Dinas PUPR Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.
Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp12,4 miliar, sementara perkara ini diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp3,8 miliar.
MenarikDibaca . . .
Pantauan media ini di Kantor Kejati Maluku, Mat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.25 WIT. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bertuliskan “Tahanan Kejati Maluku”.
Dengan tangan diborgol, mantan Penjabat Bupati Maluku Tengah itu kemudian digiring menuju mobil tahanan yang telah disiapkan untuk membawanya ke Rutan Kelas IIA Ambon.
Saat dicecar pertanyaan wartawan mengenai penahanannya, termasuk informasi dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan nama Widya Ismail, Mat memilih bungkam. Ia tidak memberikan keterangan dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan.
Mat didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Husein Marasabessy. Sang pengacara menyebut kliennya tetap kooperatif selama menjalani proses hukum.
Menurut Husein, pemeriksaan terhadap Mat kali ini berlangsung sekitar empat jam. Penyidik disebut mengajukan kurang lebih 50 pertanyaan kepada kliennya.
“Tadi klien kami tiba dari Jakarta, selanjutnya menghadiri panggilan untuk diperiksa. Hari ini juga resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Pertanyaan yang ditanyakan penyidik sebanyak 50 pertanyaan. Yang paling penting, klien kami sangat kooperatif,” kata Husein.
Ia juga membantah informasi yang beredar bahwa Mat sengaja menghindari panggilan penyidik.
Husein mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya bahkan telah dilakukan sebanyak delapan kali. Karena itu, menurut dia, tidak tepat jika Mat disebut mangkir atau menghindari proses hukum.
“Beliau baru datang dari Jakarta dan hari ini sudah diperiksa. Ini sudah yang kedelapan kalinya beliau diperiksa. Jadi informasi yang tersebar di media bahwa beliau menghindar dari panggilan itu tidak benar. Beliau sudah delapan kali diperiksa dan selama ini kooperatif sebagai tersangka,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan terakhir, materi yang didalami penyidik antara lain berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku serta dugaan aliran dana kepada pihak lain.
Husein menjelaskan, posisi Mat dalam proyek tersebut adalah sebagai pengguna anggaran ketika menjabat Kepala Dinas PUPR Maluku.
Menurut dia, Mat telah membentuk tim yang bertugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan. Laporan progres dari tim tersebut kemudian menjadi dasar bagi Mat dalam menandatangani sejumlah dokumen.
“Beliau sebagai pengguna anggaran. Beliau sudah membentuk tim. Tim ini dipercayakan untuk memantau progres di lapangan. Ketika tim menyampaikan progres, beliau kemudian menandatangani dokumen berdasarkan hasil laporan tersebut,” jelas Husein.
Kuasa hukum juga menyebut Mat mengaku tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek di lapangan.
Menurut Husein, Mat baru mengetahui bahwa sarana dan prasarana yang dibangun tersebut ternyata belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
“Beliau tidak tahu kalau di lapangan ternyata proyek itu belum bisa difungsikan sama sekali, termasuk ambulans,” katanya.
Jadi Tersangka Ketujuh
Dengan ditetapkannya Mat sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku kini menjadi tujuh orang.
Sebelumnya, Kejati Maluku telah menetapkan enam tersangka lainnya.
Mereka yakni Fais Noval (FN) selaku kontraktor atau penyedia, kemudian AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 16 November 2020 hingga 22 April 2021.
Berikutnya NH alias Ella Sopalauw, selaku PPK periode 22 April 2021 hingga pekerjaan selesai.
Kemudian AM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode 16 November 2020 hingga 22 April 2021 serta NM selaku PPTK periode 22 April 2021 hingga pekerjaan selesai.
Satu tersangka lainnya yakni DP selaku penyedia.
Para tersangka sebelumnya telah menjalani proses hukum dan ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon maupun Lapas Perempuan Ambon.
Kini, Mat menyusul enam tersangka lainnya setelah Kejati Maluku mengambil langkah penahanan terhadap mantan pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Maluku tersebut.
Kasus ini masih terus didalami penyidik Pidsus Kejati Maluku untuk mengungkap secara terang rangkaian pelaksanaan proyek, dugaan penyimpangan pekerjaan, hingga kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak lain. (Erhan)
