Direktur Utama PD Panca Karya, Ramli Tualeka, menegaskan penerapan tarif suplesi bukan merupakan aturan ganda. Menurut dia, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019.
Ramli menyebut, polemik yang berkembang di tengah masyarakat dinilai telah bergeser dari substansi aturan yang menjadi dasar penerapan tarif.
“Pada prinsipnya, kami tidak alergi menerima informasi maupun kritik. Kritik itu obat untuk bagaimana perusahaan ini bisa bertumbuh. Tetapi jangan sampai ada kesan bahwa aturan yang sudah jelas justru dianggap sebagai aturan ganda,” ujar Ramli.
MenarikDibaca . . .
Ia menjelaskan, PD Panca Karya dalam kapasitasnya sebagai badan usaha angkutan penyeberangan hanya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan mengenai tarif tersebut juga bukan merupakan aturan baru yang dibuat sepihak oleh manajemen saat ini.
“Sebagai operator kapal, kami menjalankan ketentuan yang sudah ada. Ini juga merupakan kebijakan yang sebelumnya telah diterapkan oleh manajemen terdahulu,” katanya.
Ramli menegaskan, terdapat pembagian kewenangan antara regulator dan operator. Menurutnya, pemerintah melalui Dinas Perhubungan memiliki kewenangan sebagai regulator, sedangkan badan usaha angkutan penyeberangan menjalankan pelayanan dan tarif berdasarkan regulasi yang berlaku.
Penjelasan serupa disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Maluku, Tajudin Marasabessy. Ia mengatakan, mekanisme tarif angkutan penyeberangan mengacu pada PM Nomor 66 Tahun 2019.
Dalam regulasi tersebut, terdapat pengaturan mengenai tarif ekonomi dan non-ekonomi, termasuk mekanisme suplesi.
Untuk tarif ekonomi, penetapannya mengacu pada Keputusan Gubernur Maluku Tahun 2024 Nomor 1625. Sedangkan tarif non-ekonomi menjadi kewenangan badan usaha angkutan penyeberangan atau operator dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“Segala ketentuan terkait penentuan tarif memang berdasarkan legalitas dari PM 66 Tahun 2019. Adanya suplesi juga diatur dalam peraturan tersebut,” jelas Tajudin.
Menurut Tajudin, tarif suplesi berkaitan dengan pembedaan layanan ekonomi dan non-ekonomi. Karena itu, keberadaan tarif tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai penerapan dua aturan yang saling bertentangan.
Ia juga menegaskan, penggunaan layanan dengan tarif tambahan tersebut tidak bersifat memaksa. Masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menggunakan layanan sesuai kelas dan fasilitas yang tersedia.
Namun, menurut Tajudin, jika penumpang memilih layanan non-ekonomi atau VIP, fasilitas yang dijanjikan operator harus benar-benar dipenuhi.
“Kalau masuk ke tempat VIP, fasilitasnya harus terpenuhi. Penumpang harus mendapatkan kenyamanan, seperti kursi yang nyaman dan pendingin udara yang memadai,” ujarnya.
Dinas Perhubungan Maluku, kata dia, akan melakukan pengawasan apabila fasilitas dan pelayanan yang diberikan operator tidak sesuai dengan tarif yang dibayarkan masyarakat.
“Kalau fasilitas dan pelayanan yang dijanjikan tidak dipenuhi, itu menjadi kewenangan kami untuk melakukan pengawasan terhadap operator,” tegasnya.
ASDP Ikut Beri Penjelasan
Kepala ASDP Cabang Ambon, Hafiluddin Usman, juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme tarif angkutan penyeberangan.
Ia mengatakan, ASDP merupakan salah satu badan usaha angkutan penyeberangan yang beroperasi di Maluku. Karena itu, setiap kebijakan mengenai tarif harus mengacu pada regulasi pemerintah.
“Seperti yang disampaikan Pak Dirut Panca Karya, kami juga salah satu operator kapal penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku. Adapun segala ketentuan terkait penentuan tarif memang berdasarkan legalitas dari Peraturan Menteri Perhubungan PM 66 Tahun 2019,” ujar Hafiludin.
Ia menjelaskan, tarif ekonomi maupun non-ekonomi memiliki mekanisme penetapan yang berbeda.
Tarif ekonomi mengacu pada keputusan Gubernur Maluku yang berlaku. Sementara tarif non-ekonomi, berdasarkan PM Nomor 66 Tahun 2019, penentuannya dikembalikan kepada badan usaha angkutan penyeberangan atau operator.
“Untuk penentuan tarif ekonomi, itu harus berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 1625. Sementara untuk tarif non-ekonomi, berdasarkan ketentuan PM 66 Tahun 2019, penentuannya dikembalikan kepada badan usaha angkutan penyeberangan dalam hal ini operator,” jelasnya.
Hafiludin berharap penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat terkait perbedaan tarif ekonomi dan non-ekonomi, termasuk istilah suplesi yang belakangan menjadi polemik.
Menurut dia, perbedaan tarif tersebut bukan berarti operator bebas menetapkan harga tanpa dasar. Seluruh mekanisme tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Ini mungkin menjadi tambahan penjelasan dari kami terkait tarif ekonomi dan non-ekonomi yang saat ini menjadi polemik. Banyak saudara-saudara kita yang memang membutuhkan penjelasan lebih detail dan rinci, kenapa harus ada tarif ekonomi dan non-ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Maluku memastikan pengawasan terhadap pelayanan operator tetap dilakukan. Pengawasan tersebut terutama berkaitan dengan kesesuaian antara tarif yang dikenakan dengan fasilitas serta pelayanan yang diterima penumpang.
Dengan demikian, pemerintah daerah dan operator menilai persoalan tarif suplesi perlu dilihat berdasarkan dasar hukum dan mekanisme pelayanan yang berlaku, bukan semata-mata sebagai penerapan dua aturan tarif yang berbeda. (Wan)
