Nama seorang oknum berinisial YB mencuat dalam polemik dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku menduga YB memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah yang seharusnya dijalankan sesuai mekanisme pemerintah.
Dugaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD KNPI Maluku, Mohammad Rumodar, saat menggelar konferensi pers di salah satu restoran di Kota Ambon, Kamis (6/8). Dalam kesempatan itu, Rumodar mengaku pihaknya telah menerima berbagai laporan masyarakat dan melakukan penelusuran lapangan terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurut Rumodar, hasil penelusuran KNPI menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program revitalisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu temuan yang disoroti adalah dugaan tidak maksimalnya keterlibatan Dinas Pendidikan Kabupaten SBT dalam pengelolaan anggaran tersebut.
MenarikDibaca . . .
Padahal, berdasarkan mekanisme pemerintah, dana revitalisasi sekolah disalurkan langsung ke rekening masing-masing satuan pendidikan untuk digunakan dalam pembangunan ruang kelas, rehabilitasi gedung, maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Namun, kata Rumodar, di lapangan justru ditemukan adanya dugaan campur tangan pihak di luar struktur pemerintahan yang ikut mengendalikan jalannya program tersebut.
“Hasil investigasi kami menemukan sejumlah kejanggalan. Ada oknum berinisial YB yang diduga menjadi aktor penting dalam mengatur skenario pengelolaan anggaran revitalisasi pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur,” ujar Rumodar.
Atas dasar temuan tersebut, KNPI Maluku meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, segera membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
Rumodar menilai seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses pengelolaan dana revitalisasi perlu dimintai keterangan, termasuk YB yang disebut dalam hasil investigasi KNPI.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Maluku segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke Kabupaten Seram Bagian Timur. Periksa seluruh pihak yang diduga terlibat agar persoalan ini menjadi terang. Anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik, bukan kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.
Selain mendesak aparat penegak hukum, KNPI juga meminta Bupati Seram Bagian Timur mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh kegiatan revitalisasi sekolah berjalan sesuai aturan dan berada di bawah mekanisme resmi pemerintah daerah.
Menurut Rumodar, fungsi pengawasan yang dilakukan KNPI merupakan bagian dari peran organisasi kepemudaan sebagai kontrol sosial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap Bupati segera mengambil sikap. Jangan biarkan ada pihak luar yang mengintervensi pengelolaan anggaran pendidikan. Jangan sampai persoalan yang pernah muncul sebelumnya kembali terulang,” katanya.
Polda Maluku Sudah Mulai Menyelidiki
Di sisi lain, dugaan penyimpangan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur kini telah masuk dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Langkah awal penyelidikan ditandai dengan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT, Afiudin Rumakway, yang dimintai klarifikasi oleh penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada Senin (3/8) di Mapolda Maluku.
Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Beliau datang untuk memberikan klarifikasi awal kepada penyidik,” kata Imelda.
Menurutnya, penyelidikan dilakukan setelah penyidik menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan para pihak serta dokumen pendukung untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Seram Bagian Timur menerima alokasi Dana Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai lebih dari Rp27 miliar.
Sementara pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana revitalisasi untuk pembangunan dan rehabilitasi sekitar 18 taman kanak-kanak (TK), 40 sekolah dasar (SD), dan 15 sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan. Polda Maluku belum menyampaikan pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan maupun bentuk dugaan penyimpangan yang sedang didalami. (Tim)
