Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Kepulauan Aru resmi mengeluarkan pernyataan sikap menolak rencana masuknya investor peternakan sapi di Pulau Trangan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
Dalam rilis pers yang diterima media ini pada Kamis (6/8), AMAN Kepulauan Aru menyampaikan enam butir pernyataan sikap. Salah satu poin utamanya ialah mendesak Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Aru untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian izin usaha di wilayah adat Pulau Trangan.
“Kami mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian izin usaha yang masuk dalam wilayah adat Pulau Trangan,” tegas Ketua AMAN Daerah Kepulauan Aru, Agustina K. Palaler, S.H.
MenarikDibaca . . .
Agustina mengingatkan bahwa pada tahun 2014, Komnas HAM Republik Indonesia telah menginisiasi program nasional penyelidikan menyeluruh dan sistematis terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di kawasan hutan yang dikenal dengan National Inquiry.
Menurutnya, penyelidikan tersebut juga mencakup hutan adat di Kepulauan Aru. Hasil National Inquiry kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi resmi yang ditujukan kepada DPR RI, Presiden Republik Indonesia, kementerian dan lembaga negara, hingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
“Penyelidikan tersebut termasuk menyasar hutan adat di Kepulauan Aru. Hasil Inquiry itu pun telah menghasilkan rekomendasi resmi kepada DPR RI, Presiden, kementerian/lembaga negara, hingga Pemerintah Daerah Kepulauan Aru,” ujar Agustina.
Pada bagian akhir pernyataan sikapnya, AMAN Kepulauan Aru menekankan agar Bupati dan DPRD Kepulauan Aru segera mengambil langkah nyata untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Aru.
Selain itu, AMAN menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh pihak dalam mewujudkan Kepulauan Aru yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya sendiri.
Sementara itu, rencana investasi peternakan sapi skala besar milik pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam melalui Jhonlin Group, terus memicu gelombang penolakan dari AMAN dan komunitas masyarakat adat setempat.
Mereka menilai rencana investasi tersebut berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, hutan adat, serta ruang hidup masyarakat adat di Pulau Trangan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. (Yos)
