Penanganan dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terus bergulir. Meski sebagian temuan hasil audit telah ditindaklanjuti melalui pengembalian kerugian negara, Polres SBB memastikan proses hukum belum berhenti dan masih menunggu hasil akhir perhitungan dari saksi ahli konstruksi.
Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Polres SBB.
Untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara, kepolisian kemudian berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Setelah Kejaksaan Negeri SBB menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polres SBB, penyidik mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD Desa Waisamu Tahun Anggaran 2021 hingga 2024.
Sejak Februari 2026, penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor sebagai bentuk transparansi proses penanganan perkara.
Dalam tahapan penyelidikan, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari Kepala Desa Waisamu, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, hingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program desa.
Berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), total anggaran yang dikelola Pemerintah Desa Waisamu sepanjang 2021–2024 mencapai Rp5.619.088.097. Dari jumlah tersebut, Inspektorat menemukan sejumlah penyimpangan dengan total nilai temuan mencapai Rp770.766.700.
Namun demikian, hasil koordinasi Polres SBB dengan Inspektorat pada Juni 2026 menunjukkan bahwa tidak seluruh temuan merupakan kerugian negara. Sebagian besar telah ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi maupun penyelesaian lainnya.
Dari hasil audit tersebut, nilai kerugian negara yang wajib disetorkan ke kas negara tercatat sebesar Rp91.426.073. Hingga saat ini sekitar Rp54.252.436 telah dikembalikan, sehingga masih tersisa kurang lebih Rp37.174.500 yang belum diselesaikan.
Meski ada proses pengembalian, penyidik menegaskan penyelidikan tetap berjalan. Polisi kini fokus mendalami dugaan penyimpangan lain, terutama pada sejumlah pekerjaan fisik yang dibiayai menggunakan ADD selama periode 2021 hingga 2024.
Untuk memperkuat pembuktian, Polres SBB telah melibatkan saksi ahli konstruksi yang melakukan pemeriksaan lapangan sejak 8 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ahli menemukan adanya indikasi mark-up pada beberapa pekerjaan fisik desa.
Meski demikian, penyidik masih menunggu hasil resmi berupa laporan perhitungan kerugian dari saksi ahli. Hasil tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Apabila hasil perhitungan ahli telah diterima, penyidik akan menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Kepala Desa Waisamu, Marhten Riripoy, saat dikonfirmasi Netmaluku.com pada Minggu (26/7), membenarkan bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh Polres Seram Bagian Barat.
Ia mengatakan pemerintah desa saat ini masih menjalankan proses pengembalian kerugian sebagaimana hasil audit.
“Saat ini kami masih dalam proses pengembalian. Tersisa sekitar Rp30 jutaan. Selain kerugian, memang ada juga kesalahan pada dokumen,” kata Marhten.
Marhten juga menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritik yang disampaikan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Saya tidak anti kritik. Kritik dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi agar tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Dengan masih berlangsungnya proses penyelidikan dan belum diterimanya hasil akhir dari saksi ahli konstruksi, Polres SBB memastikan penanganan dugaan korupsi ADD dan DD Desa Waisamu masih terus berjalan. Hasil pemeriksaan ahli nantinya akan menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana serta pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. (Tim)















