Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengingatkan DPRD Kabupaten Maluku Tengah agar tidak membangun klaim sepihak terhadap kawasan Tanjung Sial yang selama ini menjadi bagian dari dinamika administrasi dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Peringatan tersebut disampaikan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI SBB, Farham Suneth, menyikapi langkah Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang menemui Gubernur Maluku untuk membahas persoalan Tanjung Sial.
Menurut Farham, setiap daerah memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun, upaya tersebut harus tetap berpijak pada aturan hukum, sejarah, serta ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku, bukan dibangun melalui klaim politik yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
MenarikDibaca . . .
“Tanjung Sial bukan wilayah yang bisa diklaim sepihak oleh siapa pun. Persoalan yang berkaitan dengan batas dan administrasi wilayah harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum, dokumen resmi negara, sejarah pembentukan daerah, dan fakta-fakta administratif yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Farham, Rabu (22/7).
Farham menjelaskan, Kabupaten Seram Bagian Barat lahir melalui proses pemekaran yang memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, seluruh persoalan yang berkaitan dengan wilayah dan kepentingan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka regulasi yang berlaku, bukan berdasarkan persepsi ataupun kepentingan politik sesaat.
Ia juga menilai masyarakat yang bermukim di kawasan Tanjung Sial selama ini memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan administratif yang erat dengan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi tersebut, kata dia, tidak bisa diabaikan dalam setiap pembahasan terkait status kawasan tersebut.
“Setiap kebijakan yang menyangkut masa depan Tanjung Sial harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas hubungan antardaerah,” ujarnya.
Di sisi lain, KNPI SBB turut menyoroti sikap DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dinilai belum menunjukkan respons yang cukup kuat terhadap perkembangan isu tersebut.
Menurut Farham, ketika DPRD Maluku Tengah aktif membangun komunikasi politik hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD SBB justru belum terlihat mengambil langkah strategis untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kami mempertanyakan keseriusan DPRD SBB dalam mengawal isu ini. Jangan sampai daerah lain bergerak memperjuangkan kepentingannya, sementara DPRD SBB justru terlihat pasif. Ini menyangkut kepentingan masyarakat dan marwah daerah yang harus dijaga bersama,” katanya.
KNPI SBB mendesak pimpinan DPRD SBB segera mengambil sikap resmi dengan menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, serta menyiapkan seluruh dokumen historis, yuridis, dan administratif yang berkaitan dengan kawasan Tanjung Sial.
Farham menegaskan, lembaga legislatif tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kepentingan daerah sedang menghadapi tantangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“DPRD harus berada di garis depan. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa wakil rakyat lebih sibuk dengan agenda-agenda lain sementara persoalan strategis daerah justru luput dari perhatian. Tanjung Sial harus dijaga dengan argumentasi hukum, sejarah, dan administrasi yang kuat,” tegasnya.
Ia menambahkan, KNPI SBB akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan mendorong seluruh elemen daerah untuk bersatu menjaga kepentingan masyarakat serta keutuhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Kami mengingatkan DPRD Maluku Tengah agar tidak membangun klaim sepihak yang dapat memicu polemik. Pada saat yang sama, kami mendesak DPRD SBB untuk segera menunjukkan keberanian politik dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan sampai ketika pihak lain bergerak, kita justru terlambat menjaga kepentingan daerah sendiri,” pungkas Farham. (Acim)
