Polemik dugaan hilangnya barang bukti narkotika yang menyeret nama Kasat Reserse Narkoba Polres Buru memasuki babak baru. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku mengungkap hasil klarifikasi terhadap salah satu tersangka narkotika, Saleh Tan, yang membantah adanya barang bukti sabu seberat sekitar 80 gram sebagaimana isu yang beredar.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Maluku pada 23 Juni 2026, Saleh Tan mengaku tidak pernah mengetahui adanya barang bukti sabu seberat 80 gram saat pengungkapan kasus pada 8 Agustus 2025 di sebuah rumah kos di depan Kantor DPRD Kabupaten Buru.
Menurut Saleh, saat penangkapan berlangsung, polisi hanya menemukan satu paket sabu yang berada dalam penguasaan tersangka Iswar Amin. Ia juga menyatakan tidak dapat membenarkan informasi mengenai dugaan hilangnya barang bukti karena fakta yang diketahuinya di lokasi kejadian tidak demikian.
MenarikDibaca . . .
Tak hanya itu, Saleh mengaku pernah didatangi empat anggota Polres Buru bersama seorang wartawan saat dirinya berada di Rumah Tahanan Polda Maluku. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku diminta memberikan keterangan kepada wartawan bahwa terdapat barang bukti sabu sekitar 80 gram dalam perkara tersebut.
Namun, Saleh menolak permintaan itu karena merasa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya saat proses penangkapan.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan seluruh keterangan Saleh telah dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan Bidang Propam.
Menurut Rositah, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Saleh, tetapi juga mencakup penelusuran dokumen perkara serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui langsung proses penanganan kasus tersebut.
“Hingga saat ini Bidang Propam Polda Maluku belum menemukan bukti yang cukup untuk menguatkan dugaan keterlibatan Kasat Reserse Narkoba Polres Buru dalam isu hilangnya barang bukti sebagaimana berkembang di ruang publik,” kata Rositah, Selasa (7/7).
Ia menegaskan, sejak isu tersebut mencuat, Kapolda Maluku telah memerintahkan pengawasan internal bekerja secara profesional, objektif, dan transparan. Karena itu, masyarakat diminta menghormati proses hukum serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, Rositah memastikan Polda Maluku tetap berkomitmen menindak tegas setiap anggota Polri yang terbukti terlibat narkotika.
Menurut dia, di bawah arahan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, tidak ada toleransi bagi personel yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Anggota yang terbukti bersalah akan diproses secara pidana, menjalani sidang etik, hingga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Sebagai bentuk konsistensi, Polda Maluku telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap empat personel Polres Buru yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.
Meski demikian, Polda Maluku menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang sah, Polda Maluku tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun tanpa memandang pangkat maupun jabatan,” ujar Rositah. (Tiar)
