Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek preservasi jalan Namlea–Samalagi–Air Buaya–Teluk Bara di Kabupaten Buru dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar. Pada Kamis (2/7), penyidik kembali memeriksa dua saksi yang dinilai berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, mengatakan dua saksi yang diperiksa yakni EA selaku Direktur CV Basudara dan IPS yang bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keduanya menjalani pemeriksaan secara terpisah di ruang penyidik Pidsus Kejati Maluku.
“Pemeriksaan hari ini ada dua saksi yang diperiksa, mereka adalah EA, Direktur CV Basudara. EA diperiksa dari jam 11.00 WIT sampai dengan 12.00 WIT dan IPS selaku PPTK diperiksa dari jam 13.00 WIT sampai 14.00 WIT,” kata Ardy.
MenarikDibaca . . .
Menurutnya, jumlah saksi yang telah dimintai keterangan dalam perkara tersebut sudah mencapai belasan orang. Namun, ia tidak merinci materi pemeriksaan karena menjadi kewenangan tim penyidik.
“Semua rangkaian pemeriksaan masih terus berlanjut. Kita ikuti saja progres yang sementara jalan,” ujarnya.
Kasus ini berkaitan dengan proyek Preservasi Jalan Namlea–Samalagi–Air Buaya–Teluk Bara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp14,46 miliar.
Meski anggaran proyek telah dicairkan, pekerjaan di lapangan diduga tidak selesai sesuai kontrak. Jalan yang seharusnya rampung dalam satu tahun anggaran justru dilaporkan mangkrak hingga memasuki tahun berikutnya.
Sebelumnya, Kejati Maluku telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah tim penyelidik menggelar ekspose perkara pada 11 Juni 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, menyatakan hasil gelar perkara menyimpulkan telah ditemukan indikasi yang cukup sehingga kasus layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Dengan status penyidikan, tim kini fokus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta menghitung potensi kerugian keuangan negara. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar dalam menetapkan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perkara tersebut secara pidana.
Dari informasi yang berkembang, penyidik tidak hanya menyoroti pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tetapi juga mendalami proses perencanaan proyek, mekanisme lelang, pengawasan pekerjaan, hingga dugaan ketidaksesuaian antara kontrak dengan realisasi fisik.
Penyidik juga disebut menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan pelaksana proyek dan pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai proyek jalan yang diduga mangkrak meski anggaran telah terserap. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kejati Maluku melalui serangkaian penyelidikan hingga akhirnya naik ke tahap penyidikan.
Seiring bertambahnya jumlah saksi yang diperiksa, penyidik kini terus mendalami konstruksi perkara untuk mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. (Wan)
