Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Preservasi Jalan Namlea–Samalagi–Air Buaya–Teluk Bara Tahun Anggaran 2023 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Keputusan tersebut diambil setelah Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku menggelar ekspose hasil penyelidikan pada Kamis (11/6).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Radot Parulian, S.H., M.H., mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah tim penyelidik menemukan adanya peristiwa pidana yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek yang berada di bawah Satker SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku tersebut.
MenarikDibaca . . .
“Tim penyelidik telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa pengumpulan data, bahan keterangan, dokumen, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dipaparkan dalam ekspose, ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sehingga penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Radot.
Menurutnya, pada tahap penyidikan, tim akan fokus mengumpulkan alat bukti yang lebih lengkap untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang terjadi sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.
“Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang lebih lengkap sehingga tindak pidana yang terjadi dapat dibuat terang serta ditemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Radot menegaskan, Kejati Maluku berkomitmen mengusut perkara tersebut secara profesional dan transparan. Proses hukum, kata dia, akan dilakukan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berkomitmen melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.
Meski demikian, Kejati Maluku belum mengungkap nilai kerugian negara maupun pihak-pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih akan mendalami berbagai dokumen, keterangan saksi, serta bukti-bukti lainnya dalam proses penyidikan.
“Kami memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara cermat dan berdasarkan alat bukti yang sah. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Radot.
Diketahui, Proyek Preservasi Jalan Namlea–Samalagi–Air Buaya–Teluk Bara sendiri merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya kini menjadi fokus penyidikan Kejati Maluku.(Tiar)
