Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali memeriksa tiga saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan ruas Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar atau Jalan Lingkar Wokam di Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (8/6).
Kasus proyek yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2018 itu diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp11,3 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, mengatakan tiga saksi yang diperiksa penyidik masing-masing berinisial RJE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HYS yang bekerja sebagai tukang batu/kayu/semen, serta TARS selaku konsultan.
MenarikDibaca . . .
“Ketiga saksi diperiksa untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Wokam,” kata Ardy.
Selain pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut, beredar informasi bahwa penyidik Kejati Maluku juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, pada Selasa (9/6).
Sumber di lingkungan Kejati Maluku menyebutkan, selain Timotius, terdapat tiga saksi lain yang juga akan dimintai keterangan oleh penyidik.
“Besok dijadwalkan Bupati Aru dan tiga orang lainnya untuk diperiksa,” ujar sumber tersebut.
Apabila pemeriksaan itu benar dilaksanakan, maka Timotius Kaidel tercatat telah dua kali diperiksa dalam perkara dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Wokam.
Belum Ada Tersangka
Sebelumnya, proses penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Wokam kembali menjadi sorotan publik lantaran hingga akhir Mei 2026 belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Padahal, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan fisik proyek bersama tim ahli guna mengumpulkan alat bukti.
Proyek yang dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru pada 2018 itu memiliki nilai kontrak mencapai Rp36,7 miliar.
Dalam proses penyidikan, Timotius Kaidel juga telah dimintai keterangan oleh penyidik. Namanya menjadi perhatian karena saat proyek tersebut berjalan, ia disebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Pada 20 Mei 2026 lalu, tim penyidik Kejati Maluku yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Azer J. Orno bahkan turun langsung ke Kabupaten Kepulauan Aru bersama tim ahli dari Politeknik Manado untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek.
Pemeriksaan lapangan dilakukan guna mencocokkan kondisi fisik pekerjaan dengan dokumen kontrak yang menjadi bagian dari alat bukti penyidikan.
“Kami bersama tim ahli mengecek kondisi lokasi terkait material dan pengerjaan fisik di lapangan. Karena ini pekerjaan teknis, maka kami membutuhkan ahli untuk menjelaskan apakah pekerjaan telah sesuai kontrak atau belum,” kata Azer saat itu.
Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku, proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp11,3 miliar.
Hingga kini, Kejati Maluku masih terus mendalami perkara tersebut dan belum mengumumkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang menjadi salah satu dugaan korupsi proyek infrastruktur terbesar di Kabupaten Kepulauan Aru itu.(Tiar)
