Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang menurunkan aparat keamanan untuk menertibkan aktivitas tambang emas di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, terus menuai sorotan.
Langkah tersebut dinilai merugikan masyarakat adat dan penambang lokal, sementara di sisi lain dianggap membuka ruang bagi kepentingan investor.
Mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Ifan Latuwael, menilai penertiban yang dilakukan pemerintah terkesan tidak berpihak kepada masyarakat Pulau Buru yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat.
MenarikDibaca . . .
Menurut Ifan, pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan aparat keamanan justru menimbulkan kesan bahwa masyarakat adat diperlakukan seperti pelaku kriminal di tanah mereka sendiri.
“Pemerintah datang dengan aparat dan militer seolah-olah masyarakat ini perampok di atas tanah kelahirannya sendiri. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” kata Ifan kepada wartawan, Sabtu (23/5).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Pulau Buru yang selama bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan akses ekonomi. Karena itu, penertiban tanpa solusi alternatif dinilai hanya akan memperparah tingkat kemiskinan warga.
Ifan juga menduga terdapat kepentingan lain di balik kebijakan penertiban kawasan tambang emas Gunung Botak. Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang dinilai lebih membuka ruang bagi investor dibanding melindungi hak hidup masyarakat lokal.
“Jangan sampai ada unsur politik atau kepentingan tertentu di balik kebijakan ini. Pemerintah seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan malah memberi ruang bagi investor tanpa melihat standar kemiskinan masyarakat Pulau Buru,” ujarnya.
Selain itu, Ifan menyoroti proses perizinan sejumlah koperasi yang disebut akan beroperasi di kawasan Gunung Botak. Ia menilai pemerintah daerah belum transparan terkait penerbitan izin tersebut.
“Ada banyak hal yang dinilai cacat prosedur, salah satunya soal transparansi izin 10 koperasi yang kini hadir di Gunung Botak. Kawasan ini bukan tanah kosong dan bukan semata milik pemerintah provinsi,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki hak yang dijamin undang-undang dan harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di Pulau Buru.
Sebelumnya, Pemprov Maluku bersama aparat keamanan melakukan langkah penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak.
Pemerintah beralasan langkah tersebut dilakukan untuk menata kembali aktivitas pertambangan agar sesuai aturan dan mencegah kerusakan lingkungan.
Meski demikian, kebijakan tersebut masih memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Sebagian warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas tambang rakyat di kawasan tersebut. (Wan)
