Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menemui langsung massa aksi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/5).
Dalam pertemuan itu, Kasrul menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa pada prinsipnya sejalan dengan langkah pemerintah, terutama terkait penataan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
“Apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa pada dasarnya sejalan dengan rencana pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Gunung Botak,” ujar Kasrul di hadapan massa aksi.
MenarikDibaca . . .
Terkait penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menghentikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal dan penggunaan bahan kimia berbahaya.
“Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Berdasarkan laporan yang kami terima, terdapat banyak bahan-bahan kimia yang beredar. Jika dibiarkan, dampaknya akan jauh lebih buruk. Karena itu, penertiban harus dilakukan,” jelasnya.
Kasrul juga memaparkan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses izin pertambangan rakyat (IPR) dari 10 koperasi yang telah diajukan. Namun, seluruhnya masih dalam tahap verifikasi dan beberapa kali dikembalikan untuk perbaikan.
“Dalam proses verifikasi terdapat tiga komponen yang diperiksa, yaitu cara menambang, administrasi, dan tata kelola lingkungan,” katanya.
Ia menambahkakasrn, masih ada koperasi yang belum melengkapi dokumen, termasuk yang belum mengajukan permohonan maupun belum menetapkan batas wilayah kerja.
“Progresnya masih berjalan, dan terus kami evaluasi bersama,” ujarnya.
Terkait pengawasan tenaga kerja asing, Kasrul juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan deportasi terhadap sejumlah WNA yang tidak memiliki izin kerja melalui koordinasi tim pengawasan orang asing (PORA) bersama imigrasi, TNI, dan Polri.
“Ini menunjukkan bahwa pengawasan di lapangan tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak,” katanya.
Menutup pertemuan, Kasrul menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan memastikan dialog akan terus dilakukan dalam proses penataan tambang di Maluku. (Tiar)
