Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menetapkan dua pejabat Dinas Pendidikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi pada program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Kedua pejabat tersebut masing-masing berinisial RS, Kepala Seksi SMP, dan YB, Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (3/11), setelah Tim Penyidik Kejari SBT memeriksa sejumlah saksi dalam pengembangan perkara tersebut.
MenarikDibaca . . .
Dari empat orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, satu orang tidak hadir tanpa memberikan keterangan. Sementara tiga orang lainnya menjalani pemeriksaan, dan dua di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, langkah penyidik terhadap kedua tersangka tidak sama. YB langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Wahai.
Sementara RS belum menjalani pemeriksaan pada hari itu karena tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Kejari SBT menyatakan akan kembali memanggil RS, kali ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan, pungutan liar, dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nilai dugaan pungutan dalam perkara tersebut sebelumnya disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Angka ini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam proses pengusutan kasus tersebut.
Sebelum menetapkan tersangka, penyidik Kejari SBT telah melakukan sejumlah langkah penyidikan, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi strategis serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena program revitalisasi pendidikan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Kepala Kejari Seram Bagian Timur menegaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran revitalisasi sekolah digunakan sebagaimana mestinya.
Penyidikan juga masih terus dikembangkan. Kejari SBT membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan praktik pemerasan, pungli, dan gratifikasi tersebut.
Kejaksaan berharap pengusutan kasus ini dapat mencegah kebocoran anggaran pendidikan, sehingga dana negara benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. (Tim)
