Pembangunan konstruksi jembatan UMKM di badan Sungai Way Tomu, tepat di samping Markas Kodam XV/Pattimura, Kota Ambon, menjadi polemik. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku mengaku telah tiga kali menyurati pihak Kodam dan meminta aktivitas konstruksi dihentikan sementara. Namun, pembangunan tersebut masih berlanjut berdasarkan hasil pemantauan BWS.
Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, mengatakan tiga surat telah dilayangkan pada 26 Agustus, 14 September, dan 19 Oktober 2026. Surat-surat itu berkaitan dengan pemanfaatan ruang sungai, pemenuhan persyaratan perizinan, serta penataan kawasan Sungai Way Tomu.
Surat pertama berisi imbauan agar Kodam mengurus persetujuan penggunaan sumber daya air melalui Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air (SIP SDA). Dalam surat berikutnya, BWS meminta aktivitas konstruksi yang berkaitan dengan badan dan sempadan sungai ditunda sementara hingga persetujuan diperoleh.
MenarikDibaca . . .
“Pada 14 September 2026, kami sudah menyampaikan surat imbauan yang kedua dan berdiskusi langsung dengan pihak Kodam agar kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang sungai dihentikan sementara, sampai terpenuhinya ketentuan dan diperolehnya persetujuan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Ruslan kepada wartawan, Jumat (23/10).
Namun, berdasarkan pemantauan BWS Maluku, pekerjaan konstruksi masih berlanjut. BWS kemudian melayangkan surat ketiga pada 19 Oktober 2026.
Ruslan menegaskan, permintaan pembongkaran konstruksi bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan juga menyangkut fungsi sungai, keselamatan masyarakat, dan kelancaran pemeliharaan aliran air.
Menurut dia, Sungai Way Tomu merupakan bagian dari Wilayah Sungai Ambon-Seram yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itu, pemanfaatan badan sungai dan sempadannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan pemantauan hingga 14 September 2026, BWS Maluku menyatakan belum menerima pengajuan persetujuan penggunaan sumber daya air dari Kodam melalui SIP SDA untuk rencana pemanfaatan ruang sungai tersebut.
Keberadaan pilar, footplate, maupun struktur lain di dalam atau melintang badan sungai dikhawatirkan mempersempit kapasitas aliran air. Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko luapan banjir, terutama saat hujan dengan debit tinggi bertepatan dengan pasang air laut.
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bangga kami kepada Kodam XV/Pattimura, kami meminta agar dilakukan pembongkaran konstruksi yang berada pada badan Sungai Way Tomu,” ujar Ruslan.
Ia menambahkan, konstruksi tersebut juga berpotensi menghambat operasi dan pemeliharaan sungai, termasuk pengangkutan sampah, penanganan sedimentasi, inspeksi rutin, hingga penanganan kondisi darurat.
Kodam: Penataan Kawasan untuk Masyarakat
Di sisi lain, Kodam XV/Pattimura menegaskan penataan kawasan di sekitar Sungai Way Tomu berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, mengatakan pembangunan tersebut direncanakan untuk menyediakan ruang publik, mendukung interaksi sosial dan budaya, memberi ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat kecil, serta menata parkir di sekitar Makodam.
“Prinsipnya, pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tetap memperhatikan lingkungan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Adi dalam keterangannya.
Terkait perizinan, Adi menyampaikan bahwa Kodam XV/Pattimura telah mengajukan permohonan perizinan penataan kawasan sungai Mardika dan prosesnya masih berjalan.
Ia menyebut persoalan tata ruang, ketentuan sempadan sungai, serta potensi dampak lingkungan perlu ditelaah berdasarkan kondisi faktual, dokumen teknis, dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Kodam juga membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pengelola sumber daya air, dan dinas lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan dievaluasi secara objektif.
Adi menegaskan, apabila hasil kajian teknis merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian, Kodam siap menindaklanjutinya sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku. Kelanjutan pekerjaan, kata dia, harus mengacu pada status perizinan serta hasil evaluasi dan persetujuan instansi berwenang. (Tim)
