Pemerintah Kota Ambon, Maluku, mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga dengan sistem pembayaran digital menggunakan kode QRIS. Tarif yang dikenakan bervariasi, mulai dari Rp 5.800 hingga Rp 20.700 per bulan, berdasarkan daya listrik rumah tangga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries B. Gaspersz, mengatakan penerapan retribusi ini dilakukan secara bertahap. Kelurahan Waihaong menjadi wilayah pertama yang menjalankan program tersebut setelah diluncurkan Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, pada 1 Oktober 2026.
“Wakil Wali Kota Ely Toisutta sudah meluncurkan SARUT DLHP, yakni sistem pembayaran retribusi sampah rumah tangga menggunakan QRIS. Kami sudah melakukan uji coba kepada seluruh warga di Kelurahan Waihaong,” kata Apries saat berbincang dengan Netmaluku.com di ruang kerjanya, Jumat (9/10).
MenarikDibaca . . .
Tarif Retribusi Berdasarkan Daya Listrik
Apries menjelaskan, besaran retribusi sampah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif ditentukan berdasarkan kapasitas daya listrik yang digunakan setiap rumah.
Rumah dengan daya listrik 450 VA dikenakan retribusi sebesar Rp 5.800 per bulan. Sementara itu, rumah dengan daya listrik di atas 3.000 VA dikenakan tarif tertinggi sebesar Rp 20.700 per bulan.
Untuk mempermudah pembayaran, petugas nantinya akan memasang kode QRIS di setiap rumah. Warga cukup memindai kode tersebut untuk melihat identitas wajib retribusi dan nominal tagihan yang harus dibayar.
“Setiap bulan, warga bisa langsung melakukan pemindaian kode QRIS untuk membayar retribusi sampah. Setelah dipindai, akan muncul nama wajib retribusi dan besaran tarifnya,” ujar Apries.
Dana Retribusi untuk Pengelolaan Sampah
Menurut Apries, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam menangani persoalan sampah di Kota Ambon.
Dana retribusi yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan persampahan, termasuk pengadaan kendaraan pengangkut sampah, pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) yang lebih baik, serta pembayaran petugas kebersihan.
“Retribusi sampah rumah tangga ini penting karena dari dana tersebut pemerintah daerah, khususnya DLHP, dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan persampahan di Kota Ambon,” katanya.
Diperluas ke Kelurahan, Desa, dan Negeri
Setelah uji coba di Waihaong, DLHP Kota Ambon berencana memperluas sistem pembayaran digital tersebut ke seluruh kelurahan, desa, dan negeri yang telah mendapatkan pelayanan persampahan.
Apries mengatakan, data setiap kepala keluarga akan dimasukkan ke dalam dasbor sistem. Dengan begitu, setiap kepala keluarga akan memiliki satu kode QRIS untuk pembayaran retribusi sampah.
Ia berharap penerapan sistem ini dapat mempermudah transaksi warga, meningkatkan penerimaan daerah, serta mendukung pelayanan kebersihan yang lebih baik di Kota Ambon. (Tiar)
