Masyarakat adat Pegunungan Seram Utara bersama sejumlah masyarakat dari berbagai daerah di Maluku menggelar aksi di kawasan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (20/8).
Aksi tersebut menyoroti persoalan penetapan dan batas kawasan Taman Nasional Manusela yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat.
Pemuda Adat Pegunungan Seram Utara, Jo Makualaina, mengatakan aksi dilakukan untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait tapal batas dan penetapan kawasan hutan di wilayah Pegunungan Seram Utara.
MenarikDibaca . . .
“Untuk aksi hari ini terkait dengan tapal batas penetapan kawasan hutan di Pegunungan Seram Utara,” kata Jo.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan masyarakat. Di antaranya bertuliskan “Kembalikan Hak Kami” dan “Kawal Surat-Sumpah Jangan Rampas Ruang Hidup Kami.”
Menurut Jo, masyarakat adat selama ini menggantungkan kehidupan dari kawasan hutan. Hutan menjadi sumber penghidupan untuk mencari kayu, berburu, bertani hingga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Namun, aktivitas masyarakat disebut semakin terbatas seiring dengan penetapan dan perluasan batas kawasan konservasi.
Pal Batas Dinilai Semakin Mendekati Ruang Hidup Warga
Keresahan masyarakat semakin kuat setelah dilakukan pemetaan, pengukuran dan pemasangan pal batas kawasan.
Jo mengatakan keberadaan pal batas tersebut dinilai semakin mendekati ruang-ruang yang selama ini dikelola masyarakat, mulai dari pemukiman, kebun, hutan sagu hingga kawasan berburu.
“Taman Nasional Manusela makin ke sini luasnya makin melebar. Ruang-ruang hidup kami semakin dikucilkan,” tegasnya.
Masyarakat adat, kata Jo, tidak menolak upaya perlindungan hutan. Namun, perlindungan kawasan konservasi dinilai harus tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun.
Menurutnya, keberadaan hutan dan masyarakat adat seharusnya dapat berjalan bersama. Terlebih, masyarakat memiliki hukum adat yang selama ini digunakan untuk mengatur hubungan manusia dengan lingkungan.
“Hukum adat selama ini menjadi salah satu cara masyarakat mengatur hubungan tersebut,” ujar Jo.
Melalui aksi itu, masyarakat adat Pegunungan Seram Utara mendesak agar status Taman Nasional Manusela di wilayah adat mereka dicabut.
Mereka juga meminta kawasan hutan yang diklaim sebagai hak ulayat masyarakat dibebaskan dari klaim kawasan negara.
“Harapan masyarakat adat Pegunungan Seram Utara itu mau cabut Taman Nasional Manusela dan juga pembebasan hutan terkait dengan hak-hak ulayat mereka yang sudah diklaim oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan),” kata Jo.
Singgung Isu Ucapan yang Dinilai Rasis
Selain persoalan kawasan hutan, massa dalam aksi tersebut turut menyinggung peristiwa yang terjadi saat perayaan HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka Ambon pada 17 Agustus 2026.
Jo mengatakan masyarakat menyayangkan adanya ucapan yang dinilai menyinggung dan merendahkan pemuda adat Pegunungan Seram Utara dalam peristiwa tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan isu tersebut bukan menjadi fokus utama aksi.
“Ada juga mengenai isu rasisme. Tapi isu rasisme itu merujuk pada surat yang terjadi, yang kemudian kami sangat menyayangkan isu rasisme itu,” katanya.
Jo menyebut fokus utama masyarakat tetap pada persoalan Taman Nasional Manusela serta isi surat Raja Tanah Manusela yang telah disampaikan kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
“Poin penting juga kami lebih merujuk pada isi surat yang kemudian diamanatkan lewat saudara kami terhadap Upu Latu Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, untuk bagaimana melihat dan juga merespon terkait dengan isi surat tersebut,” ujarnya.
Bagi masyarakat adat Pegunungan Seram Utara, persoalan yang mereka perjuangkan bukan sekadar soal kepemilikan tanah.
Kawasan tersebut merupakan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber pangan, tempat menjalankan tradisi, menjaga hutan sekaligus mempertahankan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Melalui aksi di Kantor Gubernur Maluku, mereka berharap pemerintah dapat merespons tuntutan masyarakat adat serta membuka ruang dialog terkait batas kawasan Taman Nasional Manusela dan hak ulayat masyarakat Pegunungan Seram Utara. (Tim)
