Dugaan pengabaian terhadap Keputusan Gubernur Maluku kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Kali ini, sorotan mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Jekfis Berhitu, yang diduga belum melaksanakan keputusan Gubernur Maluku terkait penempatan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang telah dijatuhi sanksi disiplin.
Akibat dugaan tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, didesak mengambil tindakan tegas terhadap kedua bawahannya apabila terbukti mengabaikan keputusan kepala daerah.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Netmaluku.com, ASN atas nama Fakir Suleman, S.Pd., sebelumnya dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dari jabatan fungsional Guru Ahli Pertama pada SMA Negeri 23 Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2097 Tahun 2025 tertanggal 15 Agustus 2025.
MenarikDibaca . . .
Sanksi itu dijatuhkan karena yang bersangkutan dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Selanjutnya, Gubernur Maluku kembali menerbitkan Keputusan Nomor 800.1.3/08 Tahun 2026 tertanggal 20 Januari 2026 yang menetapkan Fakir Suleman diangkat dalam jabatan pelaksana dengan penempatan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha SMA Negeri 7 Buru. Dalam keputusan tersebut, pangkat yang bersangkutan tetap Penata Muda Tingkat I (III/b).
Namun hingga kini, keputusan gubernur tersebut diduga belum dijalankan sebagaimana mestinya.
Informasi yang dihimpun Netmaluku.com menyebutkan, Fakir Suleman masih menjalankan aktivitas sebagai staf pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon, bukan di Sub Bagian Tata Usaha SMA Negeri 7 Buru sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Gubernur Maluku.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Kepada Netmaluku.com, Selasa (29/7), ia menilai kondisi tersebut tidak hanya mencederai tertib administrasi kepegawaian, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan keputusan kepala daerah.
“Keputusan gubernur merupakan produk hukum administrasi yang wajib dilaksanakan. Kalau dalam SK sudah jelas lokasi penugasannya di Sub Bagian Tata Usaha SMA Negeri 7 Buru, maka semua pihak harus menghormati dan melaksanakannya,” ujar sumber kepada netmaluku.com, Rabu (29/7).
Menurutnya, penurunan jabatan dan pemindahan lokasi tugas merupakan satu kesatuan sanksi disiplin yang tidak dapat dipisahkan.
“Kalau hanya penurunan jabatannya yang dijalankan, sementara penempatan tugasnya tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan sanksi menjadi tidak utuh. Ini bisa menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan disiplin ASN,” katanya.
Sumber tersebut menegaskan, apabila tidak terdapat keputusan baru yang membatalkan atau mengubah Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/08 Tahun 2026, maka seluruh pihak wajib melaksanakan keputusan tersebut.
Ia juga meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa segera mengevaluasi dan mengambil tindakan terhadap pejabat yang diduga tidak menjalankan keputusan gubernur.
“Kalau memang tidak ada dasar hukum baru yang mengubah keputusan gubernur, maka ASN tersebut harus segera melaksanakan tugas di SMA Negeri 7 Buru sesuai SK yang berlaku. Bila ada pejabat yang mengabaikan keputusan itu, Gubernur harus bertindak tegas. Evaluasi bahkan pencopotan pejabat yang terbukti tidak melaksanakan keputusan kepala daerah perlu dilakukan agar menjadi pelajaran bagi seluruh ASN bahwa keputusan gubernur wajib dihormati dan dilaksanakan,” tegas sumber.
Menurut sumber, pembiaran terhadap kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa keputusan kepala daerah dapat diabaikan tanpa konsekuensi.
“Kalau ini terus dibiarkan, wibawa pemerintah dan kewibawaan gubernur dipertaruhkan. Semua ASN harus diperlakukan sama di hadapan aturan. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap siapa pun,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Netmaluku.com telah berupaya meminta tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, serta Kepala Bidang GTK, Jekfis Berhitu, melalui sambungan telepon dan pesan singkat. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan.
Netmaluku.com juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maupun pihak-pihak terkait apabila di kemudian hari memberikan penjelasan atas persoalan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Tim)
