Aksi pemalangan jalan terjadi di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa (14/7). Aksi tersebut dilakukan oleh keluarga besar ahli waris PJW Lawalata sebagai bentuk protes terhadap belum adanya kepastian pembayaran ganti rugi atas lahan yang diklaim milik mereka.
Pemalangan dimulai sekitar pukul 06.00 WIT di ruas jalan umum yang berada di depan kediaman Erfina Lawalata. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas sempat terganggu hingga aparat kepolisian bersama pemerintah daerah turun tangan melakukan mediasi.
Kapolsek Namlea, Iptu Charles Langitan, bersama personel Polres Buru terjun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan keluarga ahli waris. Dalam mediasi itu, Erfina Lawalata menegaskan bahwa aksi pemalangan dilakukan karena pemerintah daerah dinilai belum memberikan kepastian terkait pembayaran lahan milik keluarga mereka.
MenarikDibaca . . .
“Kami melakukan pemalangan jalan karena Pemerintah Daerah tidak ada kejelasan serta kepastian untuk melakukan pembayaran tanah milik keluarga ahli waris PJW Lawalata,” ujar Erfina.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah hadir langsung menemui keluarga untuk memberikan kepastian penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami meminta pihak Pemerintah Daerah hadir untuk membuat kesepakatan dengan kami dan melakukan pembayaran tanah milik ahli waris PJW Lawalata,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolsek Namlea menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buru agar segera hadir melakukan mediasi.
Sekitar pukul 08.18 WIT, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Aziz Tomia, tiba di lokasi bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah untuk bertemu dengan keluarga ahli waris.
Dalam pertemuan itu, Plt Sekda Buru, Aziz Tomia menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap melakukan pembayaran, namun masih menunggu kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Namlea terkait status kepemilikan lahan.
“Kami mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Buru menyampaikan bahwa kami akan membayar biaya yang ditetapkan oleh keluarga besar ahli waris PJW Lawalata. Namun sebelum pembayaran dilakukan, kami meminta dan menunggu surat keputusan dari Pengadilan Negeri Namlea terkait kepemilikan tanah tersebut agar ke depan tidak menimbulkan permasalahan,” kata Aziz.
Pernyataan itu belum sepenuhnya diterima keluarga ahli waris. Erfina Lawalata mengaku kecewa karena menurutnya penjelasan tersebut baru disampaikan setelah beberapa kali pertemuan sebelumnya tidak menghasilkan solusi.
“Kenapa dari awal tidak menyampaikan seperti ini. Kami kecewa karena sudah beberapa kali melakukan pertemuan tetapi tidak ada titik terang,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan akses jalan tidak akan dibuka selama belum ada kepastian hukum dan penyelesaian yang jelas.
Setelah Sekda meninggalkan lokasi, mediasi kembali dilakukan sekitar pukul 09.41 WIT oleh anggota DPRD Kabupaten Buru, Muh. Rustam Tukuboya dan Mohtar Ternate.
Dalam pertemuan itu, DPRD berkomitmen segera mempertemukan keluarga ahli waris dengan Bupati Buru guna mencari solusi penyelesaian pembayaran lahan.
Mendengar komitmen tersebut, keluarga ahli waris akhirnya bersedia membuka kembali akses jalan yang sebelumnya dipalang.
Sekitar pukul 10.00 WIT, akses jalan kembali dibuka dan arus lalu lintas kembali normal.
Kapolsek Namlea bersama Kasatpol PP Kabupaten Buru memimpin langsung proses pembukaan akses jalan.
Sempat terjadi protes dari sejumlah warga yang terdampak pemalangan, namun situasi berhasil dikendalikan aparat keamanan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Hingga aksi berakhir, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. DPRD Kabupaten Buru dijadwalkan akan memfasilitasi pertemuan antara ahli waris PJW Lawalata dengan Bupati Buru dalam waktu dekat sebagai upaya mencari penyelesaian atas sengketa pembayaran tanah tersebut. (Tiar)
