Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Salah satu dugaan yang didalami berkaitan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif.
Peningkatan status perkara tersebut diputuskan setelah Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku melakukan ekspose atau gelar perkara pada Senin (26/10).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Radot Parulian, mengatakan hasil ekspose menemukan adanya peristiwa pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Disdikbud Provinsi Maluku.
MenarikDibaca . . .
“Dari hasil ekspose yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik, telah ditemukan adanya suatu peristiwa pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Disdikbud Provinsi Maluku TA 2025. Atas temuan tersebut, tim berkesimpulan untuk meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan,” kata Radot dalam keterangan tertulisnya.
Dugaan penyimpangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan antara lain berkaitan dengan penerbitan SPPD yang diduga fiktif. Selain itu, penyidik mendalami ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan penggunaan anggaran di lingkungan Disdikbud Maluku.
Dari pemeriksaan awal Inspektorat, potensi kerugian atau penyimpangan dalam perkara tersebut tercatat sekitar Rp4,6 miliar. Namun, berdasarkan informasi internal yang ditelusuri Netmaluku, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp6,4 miliar hingga Rp6,41 miliar.
Nilai tersebut masih perlu didalami dan dipastikan melalui pemeriksaan resmi. Selain dugaan SPPD fiktif, terdapat belanja operasional sekitar Rp126 juta yang diduga disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara tersebut sebelumnya telah dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku dan mulai ditangani secara intensif sejak awal Oktober 2026. Setelah status perkara ditingkatkan menjadi penyidikan, tim penyidik mulai memanggil dan memeriksa sejumlah staf di lingkungan Disdikbud Provinsi Maluku.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran, pelaksanaan perjalanan dinas, penggunaan dokumen pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang mengetahui proses pencairan dan realisasi anggaran.
Selain memeriksa jajaran Disdikbud, penyidik juga akan meminta keterangan dari pihak Inspektorat. Keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan mendalami penghitungan kerugian keuangan negara.
Anggaran Perjalanan Dinas Disdikbud Maluku Rp50,6 Miliar
Berdasarkan penelusuran Netmaluku dari sumber internal, anggaran perjalanan dinas Disdikbud Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp50,6 miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam delapan program dan kegiatan.
Rinciannya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sekitar Rp10,5 miliar, Program Pengelolaan Pendidikan Rp29,2 miliar, serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekitar Rp5,5 miliar.
Selanjutnya, Program Pengembangan Kebudayaan sekitar Rp1,2 miliar, Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp1,3 miliar, dan Program Pembinaan Sejarah sekitar Rp926 juta.
Sementara itu, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dianggarkan sekitar Rp1,6 miliar dan Program Pengelolaan Permuseuman sekitar Rp108 juta.
Dari keseluruhan anggaran tersebut, sumber menyebut terdapat sejumlah penggunaan anggaran perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi sebenarnya.
Dugaan Penyimpangan Terjadi Januari-Agustus 2025
Sumber internal menyebut dugaan penyimpangan terjadi pada periode Januari hingga Agustus 2025. Salah satu yang diungkap adalah perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban riil, tidak sesuai standar harga satuan, serta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp192,5 juta.
“Perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang riil, tidak sesuai dengan standar harga satuan dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya sebesar Rp192,5 juta,” ujarnya.
Selain itu, sumber menyebut adanya dugaan pembayaran biaya transportasi atau tiket yang nilainya melebihi dokumen pertanggungjawaban yang dimasukkan.
Hasil konfirmasi dengan pihak hotel atau penginapan juga disebut menunjukkan adanya belanja perjalanan dinas yang komponen biaya penginapannya tidak didukung bukti pertanggungjawaban riil. Termasuk pembayaran uang harian dan biaya penginapan atau akomodasi yang disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut sumber, dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Disdikbud Provinsi Maluku yang mengelola anggaran perjalanan dinas.
Sejumlah Perjalanan Dinas Disebut Perlu Ditelusuri
Sumber juga menyebut sejumlah perjalanan dinas yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Di antaranya perjalanan AA dari Ambon menuju Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, pada 10-13 Februari 2025 untuk pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 pada Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Kepulauan Aru.
Kemudian perjalanan J dari Ambon ke Buru pada 20 Februari 2025 dalam kegiatan penyediaan biaya personel didik sekolah menengah.
Ada pula perjalanan RK dan kawan-kawan dalam perjalanan dinas lokal untuk kegiatan verifikasi dan pembentukan gaji PNS dan PPPK bulan Mei 2025 untuk 11 kabupaten/kota.
Selanjutnya, perjalanan HP dan kawan-kawan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi guru PPPK di Kabupaten Seram Bagian Barat pada 17-20 Juli 2025.
Sumber turut menyebut perjalanan YIT dan kawan-kawan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi guru PPPK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 14-17 Agustus 2025.
Selain itu, terdapat perjalanan UH dan kawan-kawan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi guru PPPK di Kota Tual pada 4-7 Juli 2025. Nama MN dan kawan-kawan juga disebut dalam perjalanan dinas untuk kegiatan monitoring dan evaluasi guru PPPK di Kabupaten Buru.
Kejati Maluku masih melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku Tahun Anggaran 2025. Penyidik akan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui maupun berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut.
Peningkatan perkara ke tahap penyidikan menjadi langkah awal untuk mengungkap dugaan penggunaan SPPD fiktif, ketidaksesuaian realisasi belanja, hingga dugaan penggunaan belanja operasional yang tidak sesuai ketentuan.
Kejati Maluku memastikan proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab serta memastikan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. (Tim)
