Dugaan praktik penerbitan surat keputusan (SK) palsu atau bodong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki babak baru. Namun, langkah pemerintah kota untuk mengungkap siapa yang berada di balik persoalan tersebut kini dipertanyakan.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena sebelumnya telah memerintahkan Inspektorat Kota Ambon membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan.
Kepala Inspektorat Kota Ambon menyatakan pemeriksaan dilakukan bertahap. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data untuk menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya.
MenarikDibaca . . .
Seluruh proses juga disebut harus mengikuti mekanisme dan prosedur agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah proses tersebut, informasi yang diperoleh netmaluku.com pada Selasa (20/10) menyebutkan fasilitas kerja seorang staf berinisial L di BKSDM Kota Ambon telah dipindahkan dari ruang kerjanya.
Fasilitas tersebut disebut dipindahkan atas arahan pimpinan dan bukan diamankan oleh tim investigasi yang dibentuk untuk menangani persoalan SK bodong.
Saat fasilitas tersebut dipindahkan, L disebut tidak berada di tempat.
Sumber yang mengetahui persoalan itu mengatakan, sebelumnya L disebut diminta memberikan password untuk membuka komputer yang digunakannya. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi.
“Yang kita dengar itu L diminta password untuk membuka komputer, namun dirinya tidak mau. Saat yang bersangkutan tiba hari ini masuk kantor, fasilitasnya tidak ada lagi di meja kerja dan itu sudah diangkat atas arahan pimpinan, bukan disita tim investigasi,” kata sumber tersebut.
Menurut sumber itu, apabila fasilitas kerja tersebut memang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, semestinya proses pengamanan dilakukan secara resmi oleh tim yang menangani pemeriksaan dengan menghadirkan pihak yang bersangkutan.
Hal ini menjadi penting karena kasus yang sedang diperiksa bukan persoalan administrasi biasa.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah korban diduga dijanjikan pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur cepat dengan membayar uang hingga Rp4 juta.
Uang tersebut disebut diminta secara bertahap, dengan pembayaran awal sekitar Rp2 juta.
Tidak hanya itu, dokumen yang diduga palsu tersebut disebut mencatut nama serta tanda tangan elektronik Gubernur Maluku.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang membuat dokumen tersebut, tetapi juga bagaimana dokumen bisa dibuat dan digunakan, siapa yang memiliki akses terhadap administrasi kepegawaian, serta ke mana aliran uang dari para korban.
Karena itu, pemeriksaan terhadap fasilitas dan data yang berkaitan dengan administrasi SK menjadi bagian penting untuk memastikan fakta sebenarnya.
Di sisi lain, L belum memberikan penjelasan panjang terkait pemindahan fasilitas kerjanya.
Ia menyatakan memilih mengikuti proses yang sedang berjalan dan akan mengambil langkah hukum apabila proses pemeriksaan dinilai keluar dari jalur.
“Bu beta seng mau berkomentar banya yang pasti terkait fasilitas saya diangkat saya tidak mau berkomentar. Namun langka-langka lain bila ini proses keluar jalur, pihak keluarga akan ambil langka hukum dan tatap berkoordinasi dengan pimpinan kota ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kota Ambon mengenai pemindahan fasilitas kerja tersebut, termasuk apakah langkah itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan resmi Inspektorat.
Kini, masyarakat menunggu apakah tim yang telah dibentuk Pemkot Ambon benar-benar mampu mengungkap seluruh rangkaian dugaan SK bodong tersebut.
Sebab, jika memang pemerintah kota serius membongkar kasus ini, pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi harus mampu menjawab siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, siapa yang menerima uang, dan siapa yang berada di balik dugaan penerbitan SK tersebut. (Tim)
