Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon bersama Tim Penertiban menghentikan sementara operasional Mie Gacoan setelah menemukan persoalan dalam pengelolaan air limbah, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Gaspersz, mengatakan tindakan tersebut dilakukan karena pengelola usaha dinilai belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pada prinsipnya telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup karena terdapat indikasi terlampauinya baku mutu air limbah yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan,” kata Apries kepada awak media di Ambon, Rabu (16/9).
MenarikDibaca . . .
Menurut Apries, kondisi tersebut dapat menjadi dasar penegakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Meski demikian, DLHP terlebih dahulu menerapkan tahapan penegakan administratif sebelum mengarah pada sanksi pidana.
“Penegakan hukum lingkungan hidup menerapkan prinsip ultimum remedium, yakni sanksi pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah tahapan administratif dilakukan secara berjenjang,” jelasnya.
DLHP sebelumnya telah memberikan pembinaan, teguran dan Surat Peringatan (SP) kepada pengelola Mie Gacoan. Namun, menurut DLHP, belum terdapat tindak lanjut yang dinilai memadai untuk membangun maupun memperbaiki IPAL sesuai ketentuan.
Karena itu, sanksi kemudian ditingkatkan menjadi paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan usaha.
“DLHP meminta komitmen kepada pelaku usaha Mie Gacoan untuk membuat IPAL yang sesuai ketentuan sebelum akhirnya paksaan pemerintah ini dapat dicabut dan kegiatan operasional kembali dilakukan,” ujar Apries.
Ia menegaskan, penghentian sementara akan tetap diberlakukan selama pengelola belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan.
Pencabutan sanksi juga tidak hanya berdasarkan pernyataan atau komitmen pengelola, tetapi harus dibuktikan melalui pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan, terutama penyediaan IPAL yang sesuai ketentuan.
DLHP bersama tim dijadwalkan melakukan verifikasi dan evaluasi pada Sabtu (19/9/2026) untuk memastikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan pengelola.
Sebelumnya Disorot HMI
Persoalan pengelolaan air limbah Mie Gacoan sebelumnya juga mendapat perhatian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Ambon, Handiwin Tuheitu, saat itu meminta Pemerintah Kota Ambon memastikan seluruh kewajiban pengelolaan limbah dipenuhi dan tidak berhenti pada teguran administratif.
Menurut Handiwin, persoalan IPAL tidak semestinya hanya dilihat dari sisi kelengkapan fasilitas maupun administrasi. Pemerintah perlu memastikan sistem pengolahan tersebut benar-benar berfungsi.
“Pemerintah Kota Ambon harus serius melihat persoalan ini. Jangan sampai persoalan lingkungan hanya dianggap sebagai persoalan administratif. Kalau memang ada standar yang belum dipenuhi, maka pemerintah wajib memastikan pelaku usaha melakukan pembenahan,” tegas Handiwin.
HMI juga mempertanyakan sejumlah aspek dalam pengelolaan air limbah, termasuk hasil uji laboratorium dan fungsi fasilitas IPAL.
Sejumlah fasilitas yang tercatat antara lain basket screens, grease trap dan bak ekualisasi.
“Yang harus diperiksa bukan hanya fasilitasnya ada atau tidak. Yang paling penting adalah apakah sistem itu berfungsi dan apakah air limbah yang dihasilkan memenuhi ketentuan setelah melalui proses pengolahan,” katanya.
Selain itu, HMI sebelumnya menyoroti aspek pemantauan dan pelaporan pengelolaan air limbah. Handiwin meminta informasi tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan resmi pemerintah daerah.
“Wali Kota Ambon harus memerintahkan pemeriksaan dan verifikasi kembali. Jangan hanya memberikan teguran, tetapi harus ada langkah konkret dan terukur,” ujarnya.
Kini, langkah DLHP menghentikan sementara operasional Mie Gacoan menjadi bagian dari proses penegakan aturan lingkungan di Kota Ambon.
Hasil verifikasi pada 19 September mendatang akan menentukan tindak lanjut terhadap kewajiban pengelola, termasuk pemenuhan standar IPAL sebelum sanksi penghentian sementara dapat dicabut. (Tim)e
