Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) Maluku melaporkan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Maluku ke Polda Maluku terkait dugaan kejanggalan pelaksanaan Paket Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023.
Laporan tersebut disampaikan RUMMI melalui Fadel Rumakat dan Nyong Kapailu. Paket pekerjaan yang menjadi sorotan memiliki nilai kontrak sebesar Rp23.784.439.459, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
Pada periode pelaksanaan paket tersebut, Satker PJN Wilayah II Maluku dipimpin Ir. Toce Leuwol, S.T., M.T.
MenarikDibaca . . .
RUMMI menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak dengan kondisi fisik di sejumlah titik, khususnya di wilayah Saleman dan Besi.
Fadel Rumakat menegaskan, laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk memvonis pihak tertentu. Menurutnya, laporan itu merupakan permintaan kepada aparat penegak hukum untuk menguji seluruh fakta, dokumen kontrak dan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Kami tidak sedang memvonis siapa pun. Kami meminta aparat membuktikan apakah seluruh pekerjaan yang dibayar negara benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, volume, lokasi dan spesifikasi teknisnya,” kata Fadel.
RUMMI meminta Polda Maluku memeriksa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari kontrak dan adendum, proses tender, laporan harian dan mingguan, pembayaran termin, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, titik koordinat, laporan konsultan pengawas hingga berita acara serah terima.
Paket Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari sendiri mencakup ruas dengan panjang efektif sekitar 68,77 kilometer. Pekerjaannya meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi minor, rekonstruksi, drainase, holding serta pekerjaan berkala jembatan.
Menurut RUMMI, pemeriksaan fisik diperlukan untuk memastikan capaian administratif proyek benar-benar sejalan dengan pekerjaan yang dapat ditemukan di lapangan.
RUMMI juga meminta BPJN Maluku memberikan penjelasan terbuka mengenai titik pekerjaan, volume masing-masing pekerjaan, nilai pekerjaan per segmen, konsultan pengawas, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan serta status pembayaran paket tersebut.
Namun, laporan tersebut mendapat tanggapan tegas dari Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku, Ir. Toce Leuwol, S.T., M.T.
Leuwol mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum. Namun, ia meminta setiap tuduhan yang diarahkan kepada Satker PJN Wilayah II Maluku diuji berdasarkan fakta, dokumen, lokasi pekerjaan dan data teknis yang benar.
Menurutnya, terdapat kesalahan identifikasi ruas jalan dalam pemberitaan yang berkembang terkait paket preservasi tersebut.
Leuwol bahkan menyebut terdapat dua pemberitaan media online yang menurutnya bernada hoaks dan fitnah karena tidak disertai kejelasan identitas redaksi serta menggunakan data yang dinilai tidak sesuai fakta.
Ia menilai tuduhan tanpa dasar fakta yang akurat dapat menimbulkan persepsi negatif dan merugikan institusi maupun pihak-pihak yang bekerja berdasarkan ketentuan.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan diuji melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif. Tetapi jangan sampai sebuah tuduhan dibangun dari data yang keliru, kemudian dikembangkan menjadi opini seolah-olah telah terjadi penyimpangan. Semua harus dibuktikan berdasarkan dokumen kontrak, titik koordinat, batas ruas dan fakta pekerjaan di lapangan,” tegas Leuwol.
Salah satu persoalan yang diklarifikasi Leuwol berkaitan dengan pemberitaan mengenai kondisi jalan di wilayah Besi yang disebut tidak dikerjakan dan telah tertutup ilalang.
Menurut Leuwol, lokasi yang ditampilkan dalam pemberitaan tersebut ternyata bukan merupakan ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan BPJN Maluku.
Ia menjelaskan, ruas jalan yang disebut dalam pemberitaan tersebut merupakan jalan Kabupaten yang berada di area perkampungan.
Karena itu, menurut Leuwol, kondisi jalan yang tertutup ilalang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pekerjaan Paket Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari tidak dilaksanakan.
“Jalan yang diberitakan tertutup ilalang itu bukan ruas jalan nasional dan bukan menjadi kewenangan BPJN Maluku. Karena itu, sangat keliru apabila kondisi jalan Kabupaten tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menuduh pekerjaan preservasi jalan nasional tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Leuwol menegaskan, verifikasi terhadap status jalan, batas kewenangan dan titik koordinat menjadi hal penting sebelum menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan suatu proyek.
Ia juga meminta agar isu dugaan penyimpangan proyek pemerintah tidak dijadikan alat untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pemerintah merupakan hal yang penting, tetapi harus dilakukan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Fadel Rumakat sebelumnya menegaskan bahwa RUMMI menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat untuk menguji fakta. Kalau seluruh pekerjaan memang terlaksana sesuai kontrak, tentu harus dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan fisik. Tetapi jika ditemukan perbedaan antara dokumen dengan kondisi lapangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai hukum,” ujar Fadel.
RUMMI berharap Polda Maluku dapat memeriksa secara objektif seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Fadel menilai penggunaan anggaran APBN harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka karena bersumber dari uang negara.
“Uang APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibayarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pekerjaan yang nyata di lapangan,” kata Fadel.
Sementara itu, Leuwol memastikan Paket Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari bukan merupakan pekerjaan fiktif sebagaimana tuduhan yang berkembang.
Ia menyebut paket tersebut merupakan program penanganan jalan nasional yang nyata dan pekerjaan di lapangan terus dilaksanakan sesuai tahapan serta target yang telah ditetapkan.
“Pekerjaan ini ada tuannya, bukan pekerjaan siluman atau hoaks. Pekerjaan tetap dilaksanakan di lapangan dan terus berjalan. Kami pastikan seluruh pekerjaan akan dituntaskan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan spesifikasi teknis,” tegas Leuwol.
Dengan adanya laporan RUMMI dan klarifikasi dari Satker PJN Wilayah II Maluku, polemik proyek preservasi jalan senilai Rp23,7 miliar tersebut kini berada pada ruang pembuktian.
RUMMI meminta aparat menguji kesesuaian dokumen dengan kondisi fisik pekerjaan, sementara pihak Satker PJN Wilayah II Maluku menegaskan bahwa tuduhan harus didasarkan pada identifikasi ruas, titik koordinat dan data teknis yang tepat. (Wan)
